TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical mengingatkan aparat hukum segera menuntaskan kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Hal itu sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo.

"Tuntaskan masalah ini secepat-cepatnya, setuntas-tuntasnya, dengan tetap berpegang pada hukum dan peraturan perundang-undangan," kata Ical di Kantor DPP Golkar, Selasa (8/11/2016).

Ical meminta penuntasan kasus tersebut dilakukan secara terbuka dan profesional.

Mantan Menkokesra itu mengingatkan aparat tidak membiarkan kasus itu yang dapat menimbulkan celah dan ketidakpastian sehingga memperburuk kondisi politik nasional.

Ical mengatakan demo akbar 4 November merupakan ekspresi sah berbagai elemen ummat Islam, dalam menyampaikan sikap.

Ia menuturkan persoalan penistaan agama adalah kasus yang peka bagi semua kalangan beragama.

Ical mengatakan pelaku dugaan penistaan agama harus dapat ditangani secara tegas, adil dan transparan serta tak boleh diiintervensi oleh kekuasaan.

"Tetap berprinsip pada azas praduga tidak bersalah," ujar Ical.

Selain itu, Ical juga meminta semua pihak mengedepankan prinsip persaudaraan dan persahabatan.

Walaupun, kata Ical, demokrasi menghendaki kompetisi yang seru dan terkadang tajam.

"Semua itu tidak boleh mengurangi rasa hormat dan ikatan persaudaraan di antara kita semua," ujar Ical.

Ical lalu meminta seluruh pengurus serta fraksi Golkar di DPR maupun di lembaga perwakilan di semua tingkat daerah untuk memperkuat barisan dan secara aktif menjadi pengawal terdepan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ical mengingatkan Golkar yang telah bertekad mendukung pemerintah dan Presiden Jokowi. Apalagi, Golkar bakal
mengusulkan Presiden Jokowi terpilih lagi pada tahun 2019.

"Kita harus melakukannya dengan elegan, dengan loyal dan suingguh-sungguh serta tetap berpegang teguh pada kebenaran dan kepada marwah daripada Partai Beringin yang kita cintai ini," kata Ical.