TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menanggapi sejumlah penolakan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, saat akan berkampanye.

Menurut Megawati, ada dua kategori kelompok yang melakukan aksi penolakan tersebut.

Pertama, mereka adalah massa yang dibayar untuk menjegal Ahok.

Kedua, karena orang-orang tersebut tidak paham hukum.

"Kalau ada kelompok yang menolak mereka berarti ada dua hal. Pertama karena mereka dibayar, kedua, mereka tidak tahu aturan," ujar Megawati, seusai Rapat Konsolidasi dengan seluruh DPD Partai se-Indonesia dalam Rangka Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2017, di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016).

Megawati mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum.

Meski seorang calon kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka, namun calon tersebut masih memiliki hak untuk dipilih maupun berkampanye.

"Saya tegaskan negara kita itu negara hukum. Hak Pak Ahok untuk dipilih masih tetap ada," kata Megawati.

Ia juga berpendapat, saat ini masih banyak yang kerap melakukan provokasi dan mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan.

Oleh karena itu, dia mengimbau seluruh kader PDI-P tetap tenang dan menjaga diri agar situasi tetap kondusif jelang Pilkada 2017.

"Saya melihat masih banyak pihak yang ingin provokasi dengan kekerasan. Hal itu sangat berbahaya bagi keamanan dan stabilitas negara," kata Mega.(Kristian Erdianto)