Isu "Rush Money" Dinilai Memperkeruh Suasana dan Ciptakan Kepanikan
Johnny G Plate menilai isu rush money atau gerakan penarikan uang secara besar-besaran sebagai isu yang memperkeruh suasana.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Nasdem Johnny G Plate menilai isu rush money atau gerakan penarikan uang secara besar-besaran sebagai isu yang memperkeruh suasana.
Terlebih, isu itu berkembang bersamaan dengan rencana aksi demonstrasi kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Itu hanya isu yang memperkeruh suasana, menciptakan ketakutan dan kepanikan. Masyarakat tidak perlu panik atas isu yang tidak bertanggung jawab yang hanya bagian dari permainan politik," tutur Johnny melalui pesan singkat, Jumat (18/11/2016).
Baca: Ekonom: Perbankan Masih Sehat, Ajakan Rush Money di Media Sosial Tidak Akan Terjadi
Baca: Sri Mulyani Berharap Isu Rush Money Tak Jadi Kenyataan
Johnny menambahkan, stabilitas perekonomian dan moneter Indonesia saat ini sedang dalam keadaan yang baik.
Rush money, lanjut anggota Komisi XI DPR itu, akan berdampak buruk terhadap kepercayaan baik domestik maupun internasional, khususnya sistem keuangan dan sistem pembayaran.
Selain itu, aksi itu akan berdampak buruk pada ketersediaan likuiditas pada perbankan Indonesia yang akan memengaruhi ketahanan perekonomian jangka pendek.
Namun, masyarakat diimbau agar tak cemas dan khawatir karena Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis SIstem Keuangan (PPKSK) yang menjaga sistem keuangan dan pembayaran.
Koordinasi di tingkat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga berjalan dengan baik.
"Dana masyarakat aman, tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik," kata Johnny.
Johnny menduga ada kelompok yang menggerakkan dan memainkan isu tersebut hanya demi kepentingan jangka pendek kelompoknya saja.
"Mereka tentu tidak berpihak pada kepentingan perekonomian nasional. Tidak perlu meniru perjuangan kelompok seperti ini," tuturnya.
Penulis: Nabilla Tashandra