Pengunggah video itu adalah MHS (52), warga Bekasi, Jawa Barat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono menjelaskan, MHS telah menggiring opini publik karena menggunakan kalimat seolah-olah Kapolda telah melakukan provokasi sebagai judul video editannya.

Ketua DPP Partai Nasdem Johnny G Plate menilai isu rush money adalah isu yang dibuat untuk memperkeruh suasana.

Terlebih, isu itu dimunculkan bersamaan dengan rencana aksi demonstrasi kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Itu hanya isu yang memperkeruh suasana, menciptakan ketakutan dan kepanikan. Masyarakat tidak perlu panik atas isu yang tidak bertanggung jawab yang hanya bagian dari permainan politik," ungkap Johnny.

Anggota Komisi XI DPR itu menambahkan, stabilitas perekonomian dan moneter Indonesia sedang dalam keadaan yang baik.

Rush money, katanya, akan berdampak buruk terhadap kepercayaan baik domestik maupun internasional, khususnya sistem keuangan dan sistem pembayaran.

Selain itu, rush money akan berdampak buruk pada ketersediaan likuiditas pada perbankan Indonesia yang akan memengaruhi ketahanan perekonomian jangka pendek.

Namun, masyarakat diimbau agar tak cemas dan khawatir karena Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang menjaga sistem keuangan dan pembayaran.

Koordinasi di tingkat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga berjalan dengan baik.

"Dana masyarakat aman, tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik," kata Johnny.

Johnny menduga ada kelompok yang menggerakkan dan memainkan isu tersebut hanya demi kepentingan jangka pendek kelompoknya saja. "Mereka tentu tidak berpihak pada kepentingan perekonomian nasional. Tidak perlu meniru perjuangan kelompok seperti itu," tuturnya.

Sebelumnya Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebut isu rush money dilontarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di media sosial. "Janganlah mengada-ada, itu namanya sudah mengalihkan langkah (politik) ke ekonomi," ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga berharap masyarakat tidak terpengaruh isu rush money. "Saya harap tidak terjadi," ujarseusai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Perekonomian, Kamis.

Gerakan rush money berkembang bersamaan dengan rencana aksi demonstrasi lanjutan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sejumlah pihak menyatakan, aksi tersebut akan dilakukan 25 November mendatang atau dua pekan setelah aksi 4 November lalu. (tribunnews/seno/arifin/kompas.com)