TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai Gerindra berpeluang masuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu terlihat dari sejumlah indikasi kedekatan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi.

"Kalau Gerindra masuk ke dalam, koalisi presiden sangat besar dan mungkin akan sangat efektif. Pertanyaannya apakah Gerindra  mau? Kita perlu lihat tiga indikasi. (Alasan pertama) Pernyataan Prabowo yang menyatakan siap bantu presiden kapanpun dimanapun, itu sinyal yang kuat," kata Ray dalam diskusi dikawasan Menteng, Jakarta, Minggu (20/11/2016).

Apalagi, Presiden Jokowi bertemu Prabowo dua kali dalam waktu sebulan.

Alasan kedua, Ray melihat Prabowo sulit berkomunikasi dengan partai opisisi lainnya terutama Demokrat.

"Dalam hal ini Demokrat yang sudah diposisikan Pak Jokowi sebagai seteru politiknya dalam hal ini Pak SBY. Oleh karena itu, kalau dilihat apakah akan ke Demokrat atau ke presiden, kemungkinan Pak Prabowo akan ke presiden," ujar Ray.

Ray mengakui adanya indikasi kocok ulang koalisi pemerintahan.

Hal itu terlihat saat demonstrasi dugaan penistaan agama.

Baca: Jokowi Bertemu Prabowo, Gerindra Merapat ke Pemerintah?

Dimana, partai pendukung pemerintah yakni PAN dan PPP tidak meredam aksi tersebut.

"Saran saya, diubah. ‎Jadi ada tiga varian kalau presiden mau mengubahnya. Tapi dari tiga varian itu, ya dua partai itu setidaknya out dari koalisi, yaitu PAN dan PPP," kata Ray.

Ray menjelaskan alasan ketiga yakni pragmatisme.

Ia menduga adanya kemungkinan reshuffle kabinet terjadi kembali.

"Dari tiga alasan itu ‎ memungkinkan Gerinda masuk ke kabinet. Apalagi tidak ada perbedaan visi yang signifikan antara Presiden dan Pak Prabowo," kata Ray.

Ray juga yakin PDIP tidak keberatan Gerindra masuk dalam pemerintahan.

Sebab, Prabowo sempat berduet dengab Megawati di Pilpres 2004.

"Itu justru membuat mudah Prabowo masuk ke dalam, dibandingkan dia (Jokowi) berkomunikasi dengan Pak SBY," kata Ray.