TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai, aksi unjuk rasa lanjutan terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok seharusnya tidak perlu dilakukan.

Menurut Lukman, semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Kalau saya berpandangan, ini kan Polri sudah menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan untuk dibawa ke proses hukum dan kita perlu mengapresiasi hal itu. Menurut saya, apa masih perlu demo tanggal 2 Desember? Jadi malah saya menanyakan apa masih benar diperlukan," ujar Lukman, seusai acara silaturahim Menko Polhukam Wiranto dengan para tokoh lintas agama, di Ruang Nakula, Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).

Baca: Pengamat: Rencana Aksi 2 Desember Bernuansa Politis, Tidak Murni Aksi Bela Islam

Baca: Ada Tiga Jenis Makar, Maksud Kapolri yang Mana?

Baca: Jika Ada Makar, Jokowi Minta TNI dan Polri Bertindak Sesuai Undang-undang

Namun, Lukman menegaskan , pemerintah tidak melarang apabila ada pihak yang tetap menggelar aksi unjuk rasa pada 25 November dan 2 Desember 2016. 

Ia berharap aksi tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kalau memang benar perlu, kita harus menghormati dan menghargai karena itu hak warga negara. Tapi harus sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak kontra produktif," ujar Lukman.

Aksi 2 Desember itu rencananya akan diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).

Aktivis GNPF MUI yang juga Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, memastikan aksi berjalan damai karena hanya menggelar shalat Jumat di kawasan tersebut.

Ia menyebut aksi damai tersebut akan dilakukan dengan shalat Jumat bersama dengan posisi imam berada di Bundaran Hotel Indonesia.

Sebelum shalat Jumat, akan dilakukan doa bersama sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin. 

Penulis: Kristian Erdianto