TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) berkomentar mengenai wacana adanya kocok ulang koalisi partai politik.

Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais menilai presiden memiliki hak prerogatif mengenai koalisi partai politik pemerintah.

"Soal koalisi parpol pemerintah saya rasa sikap kita sama bahwa presiden punya hak prerogatif apakah soal mengatur koalisi atau menterinya kembali itu semua adalah hak prerogratif presiden," kata Hanafi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Hanafi mengatakan partai-partai politik tidak memiliki domain mengurusi kewenangan presiden.

Sehingga, kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu, secara politik ketatanegaraan harus menyerahkan urusan tersebut kepada presiden.

"Kita tidak bisa intervensi," kata Hanafi.

Hanafi meminta tidak ada pihak-pihak yang memperkeruh suasana dengan memojokkan isu politik.

Menurut Hanafi, prioritas saat ini mengawal proses hukum pascaAhok jadi tersangka.

"Partai ya di DPR. Sipil ya protes secara tertib dan damai. Aparat hukum dengan yang bergulir ini. Jadi semua punya peran bahwa keadilan mesti ditegakkan. Karena saya kira tegaknya keadilan itu sumber dari ketenangan bangsa ini," kata Hanafi.

Sebelumnya, Direktur LIMA Ray Rangkuti menilai Gerindra berpeluang masuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hal itu terlihat dari sejumlah indikasi kedekatan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi.

"Kalau Gerindra masuk ke dalam, koalisi presiden sangat besar dan mungkin akan sangat efektif. Pertanyaannya apakah Gerindra mau? Kita perlu lihat tiga indikasi. Pernyataan Prabowo yang menyatakan siap bantu presiden kapanpun dimanapun, itu sinyal yang kuat," kata Ray dalam diskusi dikawasan Menteng, Jakarta, Minggu (20/11/2016).

Ray mengakui adanya indikasi kocok ulang koalisi pemerintahan.

Hal itu terlihat saat demonstrasi dugaan penistaan agama.

Dimana, partai pendukung pemerintah yakni PAN dan PPP tidak meredam aksi tersebut.

"Saran saya, diubah. ‎Jadi ada tiga varian kalau presiden mau menguubahnya. Tapi dari tiga varian itu, ya dua partai itu setidaknya out dari koalisi, yaitu PAN dan PPP," kata Ray.