TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Kalangan pemerhati kelautan berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dua tahun tahun Nawacita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terkait membangun Indonesia dari pinggiran.

Evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana status dan capaian program terhadap perluasan implementasi dengan jangkauan, sasaran dan indikator program yang lebih terukur.

“Evaluasi ini dimaksudkan dalam rentang waktu tersebut, hambatan dan peluang yang perlu direspon melalui adjustmen skenario dan strategi implementasi pembangunan,” kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh. Abdi Suhufan di Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Menurutnya, salah satu perkembangan terkini terkait pembangunan kelautan dan perikanan adalah lahirnya Inpres No. 7/2016 tentang Percepatan Industrialisasi Perikanan.

Inpres ini merupakan salah satu upaya akselerasi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan melalui implementasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu berbasis pulau-pulau kecil terluar/perbatasan.

“Pulau-pulau terluar memiliki sejumlah potensi perikanan yang selama ini belum dikelola dengan baik. Pada sisi lain, pulau-pulau kecil terluar memiliki keterbatasan berupa kapasitas pengelolaan, kelembagaan ekonomi mansyarakat dan infrastruktur dasar,” katanya.

Lebih lanjut, Alumnus Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin ini menjelaskan, walaupun pemerintah telah berupaya untuk membangun daerah pinggiran seperti pulau kecil terluar, namun dia melihat masih ada beberapa hal yang belum mendapat sentuhan pembangunan.

Salah satunya adalah sarana komunikasi dimana 8 dari 31 pulau terluar sampai saat ini belum mendapatkan akses telekomunikasi.

Disamping itu, lanjut dia, sentuhan pembangunan desa belum dirasakan sebab alokasi dana desa belum dimanfaatkan secara utuh untuk menunjang kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

‎Sementara, elektrifikasi yang tersedia belum memungkinkan untuk mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi produktif bidang perikanan seperti untuk pabrik es dan coldstorage. Kelembagaan eknomomi desa masih sangat lemah dimana dari 40 desa dampingan di 15 kabupaten lokasi program 2016, belum ada satupun yang memiliki BUMDEs atau Koperasi,” katanya.

Untuk itu, Abdi menilai pemerintahan Jokowi-JK perlu memberikan perhatian dan intervensi kebijakan yang lebih kuat untuk mengoptimalkan pembangunan pulau-pulau kecil terluar.

Berdasarkan hal tersebut, DFW-Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Lokakarya Nasional dengan tema ‘Memperluas Jangkauan Program Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar’.

Acara ini bertujuan sebagai wadah stakeholder dan pemangku kepentingan untuk pertukaran informasi dan gagasan tentang tantangan, peluang dan strategi pembangunan pulau-pulau kecil terluar dan sebagai forum untuk menyusun dan merumuskan agenda dan program pembangunan Pulau-pulau kecil terluar berpenduduk agar semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masayarakat sipil dapat memberikan kontribusi secara signifikan bagi pencapaian target pembangunan nasional.

Dalam kurun waktu 3 tahun ini, lanjut dia, DFW-Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah bekerjasama melakukan pendampingan masyarakat dalam mengelola sarana dan prasarana dasar di pulau-pulau kecil terluar seperti air bersih PLTS dan usaha ekonomi produktif.

“Program ini telah berhasil mengantarkan menguatnya kapasitas masyarakat desa di pulau terluar dalam pengelolaan infrastruktur pedesaan, berkembangnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan tersusunya perencanaan desa yang berbasis pulau dengan mengedepankan pengelolaan potensi kelautan dan perikanan,” tambah dia.