TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Anggota Komisi II DPR RI, Muchtar Luthfi Mutty mengkritisi kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam hal pelayanan masyarakat.

Dikatakannya, Kemendagri lebih mementingkan struktur kekuasaan dibandingkan bekerja untuk melayani masyarakat.

"Kemendagri belum move on dari penyakit kronis yakni penyakit kekuasaan. Mereka selalu otak atik struktur kekuasaan belum fokus pada pelayanan," kata Luthfi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (‎23/11/2016).

Luthfi menuturkan, ‎salah satu pelayanan buruk dari Kementerian Dalam Negeri adalah mengenai KTP elektronik.

Padahal menurutnya, memiliki KTP elektronik merupakan syar‎at seorang pemilih dapat menggunakan hak politiknya dalam pelaksanaan Pilkada serentak.

"‎Bahwa mereka yang tidak punya KTP elektronik tidak bisa memilih. Ketentuan yang mengatakan bahwa yang punya KTP elektronik  sudah ditetapkan dalam UU dan PKPU. Tapi kenapa itu tidak dari awal disiapkan? kata Luthfi.

‎Padahal menurut ‎Luthfi, dalam menciptakan KTP elektronik yang berbasis teknologi dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan murah.

Namun pada kenyataannya, pembuatan KTP elektronik tidak murah, tidak mudah dan tidak cepat.

"‎Kemendagri harus move on, jangan lagi fokus pada struktur kekuasaan. Kemendagri harus fokus pada pelayanan, itu harus kita perbaiki," ujarnya.