TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jabatan Ketua DPR yang kini diisi Ade Komarudin digoyang.

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto berencana mengisi posisi tersebut setelah Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya bersuara bulat mendukung Novanto jadi orang nomor satu di lembaga parlemen.

Akom sapaan akrab Ade Komarudin mengaku tidak akan menyerahkan begitu saja kursi Ketua DPR kepada Novanto, ia mengaku akan memberikan perlawanan.

"Yang jelas saya kalau tidak merasa salah, saya tidak pernah takut. Saya akan menghadapi semua dengan baik, karena saya tidak merasa salah," kata Akom di Gedung DPR, Jakarta kemarin.

Ade yakin dirinya tidak bersalah terhadap tuduhan yang membuatnya dilaporkan di MKD. Dia pun memilih untuk menghadapi laporan tersebut dengan lapang dada.

Untuk diketahui selama menjabat sebagai Ketua DPR, Ade Komarudin pun tak lepas dari pengaduan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Setidaknya, tiga kali Ade dilaporkan ke MKD dengan aduan yang beragam.

Tiga laporan tersebut antara lain laporan 36 anggota Komisi VI terkait mitra kerja dengan BUMN. Laporan kedua untuk Ade adalah terkait anggota Baleg mengenai RUU Pertembakauan.

Dan ada juga masyarakat umum yang melaporkan Pak Ade Komarudin terkait tanda tangan palsu."Insya Allah saya tidak merasa salah, jadi saya akan hadapi dengan baik. Saya tidak mau menilai orang melakukan langkah. Biar kalian yang menyimpulkan," kata Akom.

Ade Komarudin alias Akom juga mengaku belum mendapatkan surat pergantian dirinya dari DPP Golkar. Meski tidak dipungkiri dirinya sudah diberitahu secara lisan oleh pengurus DPP Golkar.

"Sampai hari ini saya belum menerima surat resminya. Nanti saya lihat nanti resminya kayak gimana, saya pelajari. Kan gitu," ujarnya.

Terkait dengan hasil rapat pleno mengenai pencopotan dirinya dari kursi DPR-1, ia akan mengonsultasikan kepada para senior partai beringin. Dikatakannya, ia juga akan melakukan konsultasi kepada pihak keluarga.

"Nanti saya pelajari dengan baik. Tentu saya akan konsultasikan kepada para senior saya, kepada keluarga saya salat istigharah seperti itu," ujar Akom.

Akom mengaku tidak akan banyak berkomentar terhadap wacana pencopotan dirinya dari jabatan Ketua DPR. Menurutnya, biar publik yang menilai atas keputusan DPP Golkar terhadap dirinya.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas, Andalas Feri Amsari mengatakan, keinginan Golkar kembali menempatkan Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terlalu dipaksakan.