"Kami pasti juga akan menyerap aspirasi dari kader dan juga pengurus lainnya. Sebelum kami bisa memutuskan sesuatu yang baik," jelas Akbar.

Ketua Dewan Pembina Partai, Aburizal Bakrie setali tiga uang dengan Akbar. Ia merasa Golkar bakal merugi bila ada rangkap jabatan.

"Kalau misalnya ketua partai Golkar mendahulukan DPR maka partai akan dirugikan. Mengapa? Karena tidak cukup nanti (waktunya). Demikian kalau ke Golkar bagaimana nanti ke DPR-nya," papar Aburizal.

Kendati demikian, Ical -sebutaan Aburizal- masih menanti penjelasan dari Setya Novanto terkait pergantian Ketua DPR RI dari Partai Golkar.

"Kita belum mengambil sikap apa-apa terhadap Pak Setya Novanto itu. Karena belum ketemu dan dijelaskan maksudnya apa," urainya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memastikan PDI Perjuangan menyerahkan pergantian Ketua DPR kepada internal Golkar. Hasto justru mencermati pimpinan parlemen yang tidak mencerminkan hasil Pemilu Presiden.

"Salah satu hambatan konsolidasi politik Jokowi-JK ialah, partai yang tak puas mengubah Undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPRD, dan DPD). Padahal mestinya hasil pemilu presiden senapas dengan yang terjadi di (Pimpinan) DPR," kata Hasto.

Ia menyebut, hal itu penting dilakukan agar pemerintahan yang terbentuk bisa bekerja secara efektif dengan dukungan maksimal dari DPR.

"Setelah partai menyatakan dukungan ke pemerintah, harusnya dinyatakan di DPR dengan menguatkan dukungan ke pemerintah," imbuhnya. (tribunnews/ferdinand/rekso/kompas.com)