TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Kompolnas ‎Irjen Pol Bekto Suprapto opimis jika keberadaan Satgas Saber Pungli akan berjalan efektif.

Hanya saja jika ingin berhasil, semua elemen harus ikut aktif bekerja dan tidak hanya bisa mengandalkan pimpinan atau lembaga terkait.

"Bukan hanya‎ Presiden, Gubernur, menteri, ini masalah bahwa kita, bahwa ini di Indonesia banyak yang mencari kesenangan dengan menyalahgunakan wewenang. Apakah itu pungli atau suap, sama sama itu harus dihentikan," ujar Bekto dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (26/11/2016).

Menurutnya agar Pungli dapat diminimalisir harus diawali dari pembangunan sistem yang memperkecil ruang Pungli.

Setelah itu baru dilakukan penindakan dengan instrumen yang ada.

‎Yang terpenting menurut Bekto dalam pemberantasan Pungli, semua lembaga harus merasa berkepentingan.

Harus ditanamkan dibenak setiap lembaga terkait jika Pemberantasan pungli itu bukan hanya kepentingan dan keinginan presiden Joko Widodo saja.

‎"Semua aparat pemerintah berkepentingan, ombudsman berkepentingan, Polri, Kompolnas berkepentingan, ini harus jalan semua bukan hanya kepentingan presiden saja," kata mantan Kapolda Papua tersebut.

Pemerintah melalui peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Satgas tersebut bertugas memberantas praktik pungutan liar, dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, sarana dan prasarana, baik yang berada di kementerian atau lembaga maupun pemerintahan daerah.