Pengamat Kebijakan Publik Kritik Calon Kepala Daerah Penggunaan Buzzer
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengkritik calon kepala daerah yang menggunakan buzzer untuk memenangkan persaigan.
Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengkritik calon kepala daerah yang menggunakan buzzer untuk memenangkan persaigan.
Kritik tersebut diberikan Agus lantaran buzzer tersebut kerap membuat opini negatif terhadap sesuatu semisal lawan politik.
"Iya itu kan pake buzzer yang dibayar, sudah kita semua tahu," kata Agus di Cikini, Jakarta, Sabtu (26/11/2016).
Fungsi buzzer tidak lain untuk memenangkan calon yang didukungnya.
"Yang namanya buzzer kan dibayar dan sebagainya juga tentu harus buat untuk meningkatkan perolehan suara. Memang sejak pemilu 2014 itu menjadi andalan calon," katanya.
Agus mengatakan fenomena buzzer sudah ditinggalkan di Amerika Serikat.
Selain memiliki badan yang ditugaskan Pemerintah untuk 'memantau' dunia maya, masyarakat di Amerika sudah melek sehingga tidak gampang percaya dan menyebarkan berita yang belum terverifikasi.
Agus sebenarnya mendukung penggunaan konsep buzzer.
Hanya, Agus mengatkan buzzer tersebut digunakan untuk mendidik masyarakat.
Bukan sebaliknya menyebarkan yang bisa memecah belah persatuan.
"Sekarang buat saya konsepnya boleh saja pake buzzer. Tapi bagaimana mereka itu mendidik masyarakat. Kita masak begini terus," kata Agus.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.