Rajesh Irit Bicara Usai Diperiksa Terkait Dugaan Suap Pajak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair enggan berkomentar mengenai suap 148.500 dolar Amerika Serikat atau setara Rp 1,9 miliar.

Mengenakan kemaja panjang warna biru dengan rompi oranye, Rajesh yang menjalani pemeriksaan perdana usai ditahan memilih menyerahkan ke pengacara.

"Tanya sama pengacara saya saja," kata Rajesh Rajamohanan usai diperiksa di KPK, Jakarta, Jumat (25/11/2016).

Rajesh ditangkap bersama Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno ketika melakukan transaksi suap di kediamannya di Springhill Golf Residence, Pademangan Timur, Jakarta.

Keduanya ditangkap terkait dugaan suap sebesar Rp 6 miliar. Uang tersebut diduga untuk menghilangkan kewajiban pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia sebesar Rp 78 miliar.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan uang sejumlah USD 148.500 atau setara Rp 1,9 miliar.

Adapun suap tersebut merupakan tahap pertama dari total Rp 6 miliar yang akan dibayarkan Rajamohanan kepada Handang. Status Rajamohanan dan Handang saat ini telah ditingkatkan menjadi tersangka.

Pengacara Rajesh Rajamohanan, Tommy Singh berencana meminta perlindungan Kementerian Keuangan terhadap kasus suap yang dihadapi kliennya.

"Kami akan segera ketemu tim reformasi pajak yang akan dibentuk Ibu Sri Mulyani," ujar Tommy.

Menurut Tommy, Rajesh Rajamohanan merasa dirinya sebagai korban pemerasan yang dilakukan pejabat di Ditjen Pajak.

Demi menangani tunggakan pajak, Rajesh harus bolak-balik ke kantor pajak.

"Ada beberapa tunggakan yang menjadi persoalan. Dipanggil, dijelaskan, dipanggil lagi, diberikan clearance, sudah pernah diberikan tapi dipanggil lagi dimentahkan lagi," katanya.

Tommy mengungkapkan kliennya juga mendapat intimidasi dari Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno dan dua orang rekannya.

Tommy menuturkan kliennya sebenarnya hendak mendaftarkan perusahaannya mengikuti program tax amnesty, program dari pemerintah yang memberikan pengampunan kepada para pengemplang pajak.

Namun niat itu kandas setelah Handang menolaknya.