TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Publik dibuat terkaget-kaget oleh gebrakan Partai Golkar yang tiba-tiba akan mengganti Ketua DPR Ade Komarudin dengan Setya Novanto.

Padahal beberapa bulan lalu Setya Novanto menjadi bulan-bulanan publik dan terpaksa harus mengundurkan diri dari Ketua DPR karena tersangkut kasus “Papa Minta Saham”.

Demikian disampaikan Ketua Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya'roni, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/11/2016).

"Seiring dengan berjalannya waktu, kasus itupun menguap tanpa kejelasan penuntasannya," kata dia.

Dikatakan, Kejaksaan Agung ‘menghentikan’ kasus tersebut karena kesulitan meminta keterangan M. Reza Chalid, salah satu orang yang diduga dalam transkrip rekaman “Papa Minta Saham”.

"Kengototan Setya Novanto untuk kembali menjadi Ketua DPR tidak hanya akan merugikan dirinya, tetapi bisa berimbas buruk terhadap Partai Golkar dan DPR secara keseluruhan," ujarnya.

Belum tentu, kata dia, dengan kehadiran Setya Novanto sebagai Ketua DPR akan mempercepat akselerasi kinerja DPR. Publik sudah terlanjur tidak percaya dengan Setya Novanto.

"Namun sayang mayoritas anggota DPR masih bungkam, mestinya anggota DPR harus bersuara paling lantang menolak karena akan dipimpin oleh figur dengan rekam jejak yang kontroversial," kata Sya'roni.

"Dan akhirnya, harus juga diselidiki tentang dugaan keterlibatan Istana dalam proses pergantian ini," dia menambahkan.

Dijelaskan sulit sekali menerima akan tidak adanya hubungan antara Setya Novanto dan Luhut B Pandjaitan yang dulu sama-sama disebut dalam transkrip rekaman.  "Jika hubungan ini masih terjalin, maka tidak aneh jika proses pergantian ini seakan begitu mulus. Bisa jadi ada kepentingan yang masih terkait dan yang akan berhasil jika Setya Novanto menjadi Ketua DPR lagi," katanya.

Atas adanya dugaan ini, pihaknya mengharapkan pihak Istana segera mengklarifikasinya agar menjadi jelas dan tidak menimbulkan kegaduhan baru.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka kami pihaknya menyatakan :

1. Tolak kembalinya Setya Novanto sebagai Ketua DPR, karena jika dipaksakan hanya akan mendegradasi wibawa DPR di hadapan rakyat Indonesia.

2. Mendesak Presiden Jokowi untuk tidak mengintervensi pergantian Ketua DPR, dan diharapkan segera menegaskan komitmennya bahwa Ketua Umum Parpol pendukung pemerintah tidak boleh rangkap jabatan.

3. Menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mewaspadai bangkitnya “Papa Minta Saham” Jilid II.

4. Mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk berpartisipasi dalam gerakan "Selamatkan DPR", gerakan ini sangat penting agar DPR dapat secara fokus bekerja untuk kesejahteraan rakyat dan tidak dimanfaatkan sekelompok elit tertentu hanya untuk kepentingannya sendiri.

"Demikian pernyataan ini dibuat sebagai bentuk keresahan publik akan adanya kegaduhan baru di DPR," kata Sya'roni.