TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Ketua DPR Ade Komaruddin pasrah bila posisinya digantikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto. Meski begitu, Akom --panggilan akrabnya- mengaku belum mengetahui kabar posisi penting yang ditawarkan Dewan Pembina Golkar.

Ia mengaku tidak mengikuti rapat Dewan Pembina dengan DPP Golkar membahas pergantian Ketua DPR. Rapat tersebut digelar di Bakrie Tower, Jakarta, Senin (28/11/2016). "Saya tidak tahu tidak ikut. Waktu kemarin malam atau Senin, Minggu malam masuk RSPAD," kata Akom di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/11) kemarin.

Akom menegaskan kembali, dirinya berada di rumah sakit hingga Senin sore. Kemudian, Politikus Golkar itu langsung mendatangi Gedung DPR untuk mengikuti rapat pimpinan. "Maka saya belum tahu yang terjadi, apa yang terjadi di Wanbin," kata Akom.

Akom mengatakan beberapa waktu disibukkan dengan cek kesehatan. "Lebih penting kesehatan meskipun yang lain bukan penting. Supaya saya enggak bocor dari tugas," kata Akom.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie mengatakan bahwa partainya berjanji akan memberikan posisi kenegaraan bagi Ade Komarudin usai digantikan dengan Setya Novanto di posisi Ketua DPR. "Tadi kami juga membahas supaya Pak Ade juga mendapatkan posisi yang strategis di kenegaraan sesuai dengan pengabdiannya," Ical memastikan.

Ical mengatakan bahwa nantinya pembahasan itu akan dilakukan oleh dewan pembina beserta dengan DPP secara internal, serta akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan Ade Komarudin.

Sementara itu, Ketua DPP Golkar, Yorrys Raweyai mengungkapkan bahwa internal partai akan mempertimbangkan beberapa posisi bagi Ade Komarudin. "Ya misalnya nanti menjadi Menteri, Kedubes, atau di BPK atau OJK. Nanti kami sesuaikan saja dengan Pak Akom," ujarnya.

Penempatan itu, kata Yorrys, akan dilakukan sesaat setelah DPR dalam Paripurna mengesahkan pergantian posisi Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto.

Dari informasi yang dihimpun dari istana, hingga kemarin Presiden Jokowi belum membahas apapun terkait kemungkinan adanya perombakan kabinet. Pergantian posisi Ketua DPR, sebut salah satu sumber tak ada kaitannya dengan pemerintah. "Itu masalah internal (Golkar) saja. Tak ada pembahasan (rencana perombakan kabinet) terkait itu," ungkapnya.

Sementara sejak beberapa hari lalu, sudah beredar nama-nama yang akan ditempatkan oleh Presiden Jokowi sebagai duta besar. Presiden Joko Widodo mengajukan 23 nama ke DPR RI, untuk menempati jabatan duta besar (dubes) RI di 23 negara.

Selain ada nama anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya, dari 23 nama yang diajukan, ada juga nama pemilik maskapai Lion Air, Rusdi Kirana yang juga sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).

Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, partainya memang belum memutuskan jabatan yang akan diemban oleh Ade Komarudin setelah meninggalkan posisi Ketua DPR.

DPP Golkar akan melakukan rapat terlebih dahulu setelah Ade Komarudin lengser dari Ketua DPR untuk menentukan jabatan selanjutnya yang akan diemban pria yang akrab disapa Akom itu.

"Banyak posisi ke depan yang dapat dijabat Akom, tidak kalah dengan posisi Ketua DPR. Sampai saat ini DPP Golkar belum memutuskan," katanya.

Idrus menuturkan, dirinya cukup mengenal Akom dan mengetahui kapasitas serta dedikasi mantan Ketua Fraksi Partai Golkar itu. Dirinya mengaku akan memperjuangkan posisi Akom setelah pergantian Ketua DPR selesai dilakukan. "Saya selaku Sekjen akan memperjuangkan posisi Akom setelah lepas dari Ketua ?DPR. Saya akan rapatkan posisi Akom setelah pergantian Ketua DPR," tandas Idrus Marham.

Tidak legowo
Akom kemudian menegaskan kembali, dirinya tidak menyatakan "legowo" saat menyampaikan sikapnya terkait rencana pergantian Ketua DPR pada Senin (28/11) malam, dua hari lalu. "Siapa bilang saya "legowo", saya enggak ngomong seperti itu semalam," katanya.

Ia mengatakan, ada sebuah media yang menulis seolah dirinya "legowo" dengan rencana pengembalian Ketua Umum Golkar Setya Novanto ke kursi Ketua DPR. "Media yang menulis seperti itu berarti ada udang di balik batu, sepertinya ada pesanan di dalamnya," ujar Akom.

Akom kembali menyampaikan sikapnya bakal mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam situasi sekarang. "Saya tidak bilang "Legowo", saya cuma bilang akan mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan terkait hal ini," ujar Akom. (tribunnews/ikang/ferdinand)