TRIBUNNEWS.COM - Sepuluh orang diamankan pihak kepolisian menjelang pelaksanaan aksi 'Bela Islam Jilid III' yang berlangsung di lapangan Monas, Jumat (2/12/2016).

Setelah menjalani pemeriksaan, kesepuluh orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus berbeda, diantaranya makar.

Bicara soal makar, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya memang sempat mengatakan bahwa rencana aksi pada 25 November dan 2 Desember berpotensi menjadi gerakan makar.

Hal itu mengacu pada informasi yang dia terima tentang adanya penyusup di balik aksi demo serta adanya rencana menduduki gedung DPR di Senayan.

“Jika itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, termasuk pasal makar,” ujarnya.

Tentu saja pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan di masyarakat tentang arti kata “makar”.

Jika dilihat dari segi bahasa, khususnya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Makar” memiliki arti sebagai berikut:

1. Akal busuk; tipu muslihat;

2. Perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya;

3. Perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.

Dari ketiga arti tersebut, maka “makar” yang dimaksud oleh Tito adalah yang ketiga, yaitu sebagai bentuk upaya menjatuhkan pemerintah yang sah.

Definisi yang serupa dari tindakan makar juga muncul dalam Kitab Undang-undnag Hukum Pidana (KUHP) Bab I tentang Kejahatan Terhadap Kemanan Negara.

Seperti yang tertera pada pasal 107, yaitu: “...menggulingkan pemerintah.”

Lalu, tindakan dan siapa saja yang dapat dikenai pidana makar?