Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Beredarnya video 'Perwira Tinggi TNI AD Marah Atas Penangkapan Kivlan Zein' di media sosial yang diunggah Minggu (4/12/2016) dinilai provokatif dan meresahkan masyarakat Indonesia.

Menanggapi hal tersebut Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Wuryanto menegaskan bahwa berita tersebut tidak benar atau hoax.

Menanggapi beredarnya video berdurasi 3 menit 30 detik yang diunggah di Youtube perlu dilakukan penelusuran.

Dimana pemberitaan tersebut sepihak dan belum ada konfirmasi kepada pejabat yang berwenang di TNI, khususnya TNI AD.

Mayjen TNI Wuryanto menjelaskan bahwa Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein dan Brigjen TNI (Purn) Adityawarman Thaha merupakan pensiunan TNI.

Saat ini statusnya sebagai warga sipil biasa seperti Warga Negara Indonesia lainnya.

"Perlakuan terhadap kedua purnawirawan tersebut pada hakikatnya sama dengan warga negara sipil lainnya, sehingga penangkapan dilakukan oleh Polri itu sudah benar," kata Wuryanto dalam keterangan yang diterima, Selasa (6/12/2016).

Lanjut dia, sebelum dilakukan penangkapan, pihak Polri selalu melakukan koordinasi dan komunikasi serta saling tukar menukar informasi dengan TNI.

"Pada prinsipnya, TNI mendukung apa yang dilakukan oleh Polri," tambahnya.

Dalam video tersebut disebutkan penangkapan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein memicu ketersinggungan jajaran perwira tinggi dan menengah TNI AD.

Dibuat seakan penangkapan sesepuh TNI AD ini, dianggap telah menuduh bahwa keperpihakan TNI AD pada rakyat memiliki tujuan makar kepada pemerintah.

"Narasi dalam video tersebut secara sengaja diunggah untuk menggiring persepsi masyarakat dengan tujuan membenturkan institusi TNI dan Polri serta Lembaga Kepresidenan," katanya.

"Sekali lagi TNI menegaskan, bahwa isu berita tersebut tidak benar atau hoax, hal ini sangat berbahaya karena ada upaya mengadu domba antara TNI-Polri dan masyarakat lainnya," tambah Kapuspen TNI.

Dirinya berharap publik bisa mencermati pemberitaan dan peristiwa sejarah kelam bangsa Indonesia.

Ia mengimbau masyarakat lebih waspada dan selektif lagi dalam memilah dan memilih informasi yang disebarkan oknum yang tidak bertangggung jawab.

Baik melalui media massa khususnya media sosial.