Pengamat: Dinasti Politik Pilkada Harus Dicegah
Ada banyak contoh bagaimana dinasti politik berujung pada dinasti korupsi yang pada akhirnya merusak iklim demokrasi.
Penulis: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinasti politik pilkada harus dicegah, karena itu bisa menjadi pintu masuk dinasti korupsi.
Ada banyak contoh bagaimana dinasti politik berujung pada dinasti korupsi yang pada akhirnya merusak iklim demokrasi.
Pengamat politik pilkada, Jeirry Sumampow mengatakan, ada banyak contoh kasus bagaimana dinasti politik berubah menjadi dinasti korupsi ketika semua sistem pemerintahan suatu daerah dipegang oleh satu keluarga.
"Pernyataan ketua KPK bahwa politik dinasti memberi peluang besar terjadinya praktek korupsi bukanlah tanpa dasar. Tak sulit mencari fakta atas pernyataan tersebut," kata Jeirry di Jakarta, Kamis (8/12).
Saat ini, kata dia, ada tiga daerah yang dikuasai oleh dinasti yakni Banten dengan Ratu Atut Chosiyah, Ciamis dengan kasus Aty, dan Bangkalan dengan kasus Fuad Amin.
Dalam kasus Banten, kata dia, Ratu Atut telah membangun dinasti politik, yang kemudian berujung pada dinasti korupsi.
Tetapi yang korupsi itu kan orang per orang. Tak bisa juga kita mengatakan ketika Atut korupsi, lantas Andika juga korupsi. Itu generalisasi yang salah.
Masalahnya, kata Jeirry, jika sebuah dinasti semakin berkuasa, apalagi semua level kekuasaan dikuasai, ada kemudahan untuk melakukan korupsi dan ada kemudahan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum.
"Di sinilah problem dinasti politik dalam kaitan dengan korupsi. Kita sekadar mengingatkan publik yang akan menyelenggarakan pilkada agar mempertimbangkan untuk tidak memilih calon yang punya rekam jejak seperti itu," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan, dinasti itu sangat lekat dengan korupsi adalah pernyataan Ketua KPK, Agus Rahardjo.
"Kita sambut pernyataan itu jelang hari anti-korupsi dunia dan menjelang penyelenggaraan pilkada. Banten adalah salah satu contoh bagaimana dinasti politik berubah menjadi dinasti korupsi," katanya.
Pilkada Banten menjadi sorotan, kata dia, karena Andika Hazrumy maju sebagai calon wakil gubernur.
Nama dia selalu dikaitkan dengan dinasti politik Ratu Atut, yang kini mendekam di penjara karena korupsi bersama Tubagus Chairy Wardana (Wawan).
Andika sendiri adalah putra Ratu Atut dan Wawan adalah adik kandungnya.
"Tapi Ketua KPK tidak menyebut nama siapa yang diduga melakukan korupsi di Banten saat berbicara tentang korupsi Banten. Tetapi kita sambut baik peringatan positif yang dilakukan KPK agar hati-hati dengan politik dinasti yang berujung pada dinasti korupsi," katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.