Politikus Gerindra Sebut Penangkapan Aktivis Terduga Makar Bisa Jadi Blunder Jokowi
"Justru dengan penangkapan para aktivis nantinya bisa menjadi blunder bagi pemerintah Joko Widodo,"
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah aktivis ditangkap kepolisian terkait dugaan makar.
Terakhir, petugas mencokok Hatta Taliwang di rumahnya di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.
Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono meminta Presiden Joko Widodo tidak mempercayai adanya makar.
Sebab dalam sebuah negara demokrasi berbeda pandangan sah saja sepanjang tidak mengubah konstitusi negara
"Justru dengan penangkapan para aktivis nantinya bisa menjadi blunder bagi pemerintah Joko Widodo," ata Arief melalui pesan singkat, Jumat (9/12/2016).
Arief Poyuono khawatir Presiden Jokowi akan dianggap antidemokrasi.
"Nah kalau sudah begitu negara negara penjaga demokrasi seperti Amerika Serikat ,Inggris dan lain-lain pasti akan ambil tindakan pada Joko Widodo yang bisa menjatuhkan Joko Widodo," katanya.
Arief memgingatkan Joko Widodo dan Polri mewaspadai informasi para aktivis akan makar dari Intelejen hanya sebuah cara untuk semakin mendelegitimasi institusi Polri sebagai penjaga demokrasi.
"Akhirnya Polri akan bernasib sama seperti institusi TNI di era Suharto," kata Arief.
Arief mempersilakan polisi membuktikan dan memproses hukum dugaan makar.
Namun, kata Arief, jika polisi tidak bisa membuktikan adanya upaya makar dari kelompok aktivis maka taruhannya adalah nama Polri.
"Saya rasa Kapolri harus mundur nantinya," tutur Arief.
Ia menilai tudingan kepolisian kepada aktivis terkait dugaan makar belum bisa memenuhi unsur makar.
Sebab biasanya disemua negara jika terjadi makar maka syarat utama harus ada keterlibatan militer, keinginan mengantikan ideologi negara, pengikutnya banyak, dan ada rapat rapat tertutup.
"Nah ini mereka mau makar masa buat rapat terbuka dan ngundang wartawan," katanya.
Dengan begitu, kata dia, tuduhan makar terhadap para aktivis sangat lemah dan tidak mendasar.
"Karena mereka selama ini yang saya tahu hanya berjuang untuk mengembalikan UUD 1945 yang asli dan Pancasila sebagai sistim negara kita bukan untuk ganti ideologi negara," ungkap Arief.
