TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis hak asasi manusia Todung Mulya Lubis mengaku kecewa dengan tidak dijalankannya secara sungguh-sungguh agenda HAM dalam dua tahun kepemimpinan Joko Widodo - Jusuf Kalla.

Selama dua tahun ini, pemerintah belum berhasil menyelesaikan satupun kasus HAM masa lalu.

"Kami agak kecewa dengan tidak dilaksanakannya agenda HAM," kata Todung di kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Todung bercerita, dirinya ikut menjadi salah satu penyusun agenda hukum Jokowi-JK saat keduanya mencalonkan diri pada pemilu presiden 2014 lalu.

Saat itu, para aktivis HAM menaruh harapan besar kepada Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Menurut Todung, agenda hukum terkait HAM cukup banyak disusun.

Di antaranya, kata dia, terkait penyelesaian kasus HAM dan komitmen penguatan terhadap kemajemukan bangsa Indonesia.

"Karena kita banyak alami kasus yang mengancam kemajemukan. Apakah itu kasus Ahmadiyah, GKI Yasmin, Syiah dan lainnya. Juga perkuat kebebasan pers," ucap Todung.

Todung menilai, selama dua tahun, pemerintahan berfokus pada ekonomi dan politik.

Untuk itu, ia berharap pada tahun ketiga, pemerintah dapat serius terhadap agenda HAM sesuai dengan janji kampanye Jokowi.

"Agenda HAM belum disentuh secara sungguh-sungguh. Ini yang ingin kami minta kepada Jokowi. Sudah waktunya Jokowi jalankan apa yang dijanjikan," ujar Todung.(Lutfy Mairizal Putra)