Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Butuh Rp 1,59 Triliun untuk Rekonstruksi dan Rehabilitasi

Willem Rampangilei, mengatakan butuh sekitar Rp 1,59 triliun untuk rekonstruksi dan rehabilitasi.

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Butuh Rp 1,59 Triliun untuk Rekonstruksi dan Rehabilitasi
SERAMBI INDONESIA/M ANSHAR
Santri melihat puing kubah masjid yang rusak dihantam gempa berkekuatan 6,4 SR di Kompleks Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah (MUDI), Gampong Mideuen Jok, Kabupaten Bireuen, Kamis (8/12/2016). SERAMBI INDONESIA/M ANSHAR 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kerugian akibat gempa 6,4 skala Richter yang terjadi pada 6 Desember lalu di provinsi Aceh mencapai Rp 1,9 triliun.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei, mengatakan butuh sekitar Rp 1,59 triliun untuk rekonstruksi dan rehabilitasi.

Kepada wartawan di kantor BNPB, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2016), ia mengatakan bahwa uang tersebut digunakan antara lain untuk membangun kembali rumah warga, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rusak akibat gempa yang menyebabkan ratusan nyawa melayang itu.

"Kita sudah punya rencan aksi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Siapa melakukan apa, dananya dari mana dan kapan selesai, kita akan bicarakan, siang ini kita putuskan," ujarnya.

Terkait rumah rusak, data tersebut sudah selesai dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Kepala BNPB mengatakan data-data tersebut sudah diverifikasi, bahkan pemerintah daerah sudah mengantongi data soal tingkat kerusakan dan identitas pemilik bangunan. Sehingga hal itu memudahkan untuk proses penyaluran bantuan.

Sebagian dari dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang terdampak menurutnya sudah diberikan.

Ia mencontohkan di wilayah Pidie Jaya sebanyak 2.551 orang pemilik rumah sudah menerima bantuan senilai Rp 40 juta perorang dari pemerintah, dengan total bantuan senilai Rp. 8,08 miliar.

BERITA REKOMENDASI

Uang yang diterima masyarakat diharapkan menjadi stimulus bagi warga untuk membangun kembali rumahnya, dengan bentuk yang lebih tanah gempa.

Untuk proses tersebut pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) akan turun tangan, dan mengawal warga dalam pembangunannya.

"Pemerintah daerah juga akan mensupervisi, apakah bantuan itu digunakan dengan benar atau tidak," katanya.

Secara keseluruhan ia menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi itu bisa rampung paling lama pada 2018 mendatang.

Menurutnya sejumlah bangunan tidak mungkin bisa diselesaikan dalam satu tahun, Kepala BNPB mengatakan bangunan besar yang ia maksud antara lain adalah pesantren untuk 5000 orang di wilayah Bireun.


Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas