Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja DPR di tahun 2017 dalam pelaksanaan fungsi anggaran diprediksi tidak berbeda dengan 2016.

Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) I Made Leo Wiratma mengatakan agenda pembahasan anggaran oleh DPR mengikuti mekanisme baku sesuai UU MD3 dan UU Keuangan Negara.

Pembahasan itu cenderung mengakomodasi rancangan yang diajukan pemerintah.

"Akan tetapi di sisi lain, DPR juga masih akan konsisten memperjuangkan anggaran untuk kepentingan DPR sendiri," kata Made di Gedung Formappi, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Made mengatakan komitmen mantan Ketua DPR untuk mendorong transparansi dengan melibatkan publik dalam proses-proses pembahasan anggaran di DPR akan sia-sia dengan kembalinya Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

"DPR di bawah kepemimpinan Setya Novanto sebelumnya, banyak kebijakan yang ditelorkan DPR mendapat penolakan publik," katanya.

Di antaranya pembangunan tujuh mega proyek kompleks dan dana aspirasi.
"Bisa jadi, gagasan mega proyek dan peningkatan fasilitas bagi anggota DPR akan terus dilanjutkan," kata Made.

Selain itu, Made mengatakan anggota DPR dan partai politik pada tahun 2017 sudah mulai ancang-ancang mempersiapkan pemenangan Pemilu 2019.

Pada tahun 2017, satu agenda pelaksanaan fungsi anggaran DPR adalah pembahasan APBN-P 2017 dan APBN 2018.

DPR akan memanfaatkan momentum ini sebagai ajang ‘bargaining position’ dengan pemerintah demi kepentingan anggota dan atau partai politik sehubungan dengan Pemilu 2019.

"Usul dan wacana pendanaan partai politik dari APBN yang nilainya sekitar Rp 1 triliun per parpol bisa jadi satu yang akan mewarnai dinamika di internal fraksi-fraksi di DPR dan relasi DPR dan pemerintah dalam proses-proses pembahasan anggaran," kata Made.