TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Masyarakat sudah cukup terbebani dengan rencana kenaikkan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Menurut Direktur Indonesia Tax Center (INTAC), Basuki Wibowo, langkah pemerintah untuk menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kendaraan bermotor akan menambah beban masyarakat.

"Menurut saya ini tidak adil," ujar Basuki dalam pemaparannya di kantor Seknas Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2017).

Baca: Ketua Fraksi PKS Keberatan Kenaikan Harga BBM dan Tarif Listrik

Baca: Soal Biaya Pembuatan STNK hingga BPKB, Menko Perekonomian: Apa Kenaikannya Harus 300 Persen?

Polisi sebagai salah satu lembaga yang menerima PNBP kendaraan bermotor adalah lembaga yang masih terus menyempurnakan dirinya agar terbebas dari korupsi.

Menurut Basuki, bukan langkah yang bisa jika pemerintah mempercayakan kenaikan PNBP kendaraan bermotor kepada Polisi yang masih terus berbenah diri.

"(Masalah) ini harusnya diperbaiki, bukan malah menaikan (PNBP)," terangnya.

Ia berharap Presiden Joko Widodo mau membatalkan kebijakan yang baru akan berlaku besok, Jumat (6/1/2016) itu.

Alasan kenapa kebijakan tersebut harus dibatalkan, adalah kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Koordinator Advokasi dan Infestigasi FITRA, Apung Widadi menambahkan bahwa pelayanan di kepolisian saat ini masih belum sempurna.

Alasan pemerintah bahwa kenaikan PBNP kendaraan bermotor adalah untuk menaikkan PNBP pajak kendaraan bermotor, bukanlah alasan tepat.

"Logika itu sebetulnnya terbalik, kewajiban pemerintah kan memberikan pelayanan yang bagus, karena dia sudah mengambil pajak dari rakyat setiap tahun. Kenapa harus mengambil lagi," katanya.