Laporan Wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menekankan infrastruktur transportasi yang memudahkan mobilitas orang dapat menurunkan biaya logistik dan produk.

Untuk itu, memasuki 2017, Jokowi ingin menegaskan kembali mengenai prioritas pembangunan infrastruktur transportasi yang menjalin konektivitas antarkota, antarkabupaten, antarprovinsi, antarpulau, dan antar wilayah.

"Khususnya untuk daerah-daerah yang masih sulit terjangkau," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Jokowi mengingatkan pembangunan konektivitas tersebut bukan semata membangun infrastruktur transportasi.

Tapi juga sistem lain yang mengiringinya.

Sistem logistik dan distribusi merupakan satu hal yang disinggungnya.

"Itu artinya kita tidak cukup hanya membangun pelabuhan dan bandara," katanya.

Menurutnya untuk menciptakan konektivitas antarwilayah tidak cukup dengan menyediakan angkutan barang di laut maupun di udara.

Guna memastikan distribusi barang dapat merata dan sampai ke berbagai pelosok, Jokowi ingin pembangunan tol laut dan jembatan udara benar-benar terintegrasi dengan kawasan industri dan sentra logistik.

Hal tersebut penting mengingat warga yang berada di pelosok bukan hanya harus membayar dengan harga yang berlipat, tapi berpuluh kali lipat lebih mahal dengan yang ada di Jawa.

"Mereka juga sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok," kata Jokowi.

Tak kalah pentingnya, pembangunan tol laut harus mampu menggerakkan ekonomi daerah sekitar.

Cara yang akan ditempuh pemerintah ialah dengan memberdayakan produk-produk daerah setempat, khususnya daerah terpencil, untuk dapat tersebar ke daerah-daerah lain di seluruh pelosok Tanah Air.

"Tidak hanya membawa barang ke daerah pedalaman, terpencil, dan terdepan, tapi sebaliknya juga harus mampu mengangkut balik barang-barang yang dihasilkan daerah tersebut ke daerah-daerah yang lain," katanya.

Rapat terbatas tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan juga para menteri terkait, diantaranya adalah Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Kemudian Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.