TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra mendukung keputusan Panglima TNI menghentikan kerjasama militer dengan Australia. Hal itu dilakukan bila peristiwa dugaan pelecehan Pancasila oleh militer Australia benar terjadi.

"Hal ini sekaligus sebagai pembelajaran bagi Australia agar tidak seenaknya melecehkan TNI," kata Supiadin ketika dikonfirmasi, Kamis (5/1/2017).

Supiadin menegaskan keputusan Panglima TNI merupakan bentuk pembelaan terhadap harga diri dan martabat TNI serta bangsa. Politikus NasDem itu mengingatkan dalam kerjasama antar negara harus memegang teguh prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan.

"Kalau salah satu dari ketiga prinsip diatas dilanggar, maka TNI berhak menghentikan kerjasama yang sudah dibuat," kata Supiadin.

Supiadin menilai penghentian kerjasama tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap penyediaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia. Begitu pula terhadap terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia.

"Karena kerjasama militer hanya sebagian kecil dari hubungan bilateral Indonesia - Australia," tutur Supiadin.

Seperti dikutip Tribun dari Kompas, TNI sebelumnya mengirimkan surat kepada ADF pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak.

Hal itu dipicu dengan pengalaman pelatih dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut.

Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut.

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut malah menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

"Ada kertas tulisan yang di-laminating," demikian sebagaimana dituturkan sumber tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Mayor Jenderal Wuryanto membenarkan adanya penundaan kerja sama militer antara TNI dan Australian Defence Force (ADF).

Namun, alasan rinci penyebab penundaan kerja sama militer kedua negara itu, Wuryanto menolak menjelaskan.

"Hanya bersifat teknis," kata Wuryanto diplomatis saat ditanya, di Jakarta, Selasa (3/1).

Disinggung mengenai kemungkinan adanya sikap arogansi dari ADF yang melecehkan TNI, Wuryanto membantah. "Enggak ada. Masalah teknis saja," katanya.

Wuryanto juga menolak menceritakan pihak mana yang menjadi penyebab hingga menimbulkan masalah.

Namun, setelah dilakukan evaluasi, Wuryanto menambahkan, ada hal-hal teknis yang harus diperbaiki untuk menjaga kerja sama pada masa mendatang.

"Namanya juga hubungan kerja sama antara dua pihak, tentu ada kekurangan di salah satu pihak," ujarnya.