TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menilai langkah Panglima TNI Gatot Nurmantyo menangguhkan sementara kerjasama militer dengan Australian Defence Force (ADF) sudah sangat tepat demi memberi pelajaran kepada negeri itu agar para pejabatnya termasuk pejabat militer tak sembarangan melecehkan Indonesia.

Hal ini Hikmahanto kemukakan menanggapi pelecehan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia di pusat pendidikan pasukan khusus Australia atas tiga hal.

Pertama Australia mendiskreditkan peran Sarwo Edhie dalam menumpas pemberontakan Gerakan 30 September/PKI.

Kedua esai yang ditulis peserta didik terkait isu Papua.

Terakhir, tulisan Pancagila di ruang Kepala Sekolah yang seolah melecehkan ideologi Pancasila.

"Penangguhan kerjasama merupakan tindakan yang tepat karena Panglima ADF menjanjikan untuk melakukan investigas atas hal ini," tegas Hikmahanto Juwana kepada Tribunnews.com, Kamis (5/1/2017).

Hikmahanto Juwana menegaskan peristiwa ini bagi Indonesia akan menjadi preseden yang baik agar Australia melalui pejabat-pejabatnya tidak mudah melakukan tindakan pelecehan terhadap tokoh Indonesia ataupun merendahkan isu yang sensitif bagi Indonesia.

Penangguhan dilakukan selama investigasi berlangsung hingga hasil nantinya diumumkan.

Kemungkinan hasil investigasi adalah kesalahan dilakukan oleh oknum personil militer ADF dan bukan merupakan sikap resmi dari ADF, bahkan sikap resmi pemerintah Australia.

Atas tindakan oknum personil tersebut, ADF akan menyatakan bakal mengambil tindakan terhadap mereka-mereka yang bertanggung jawab.

Hasil investigasi demikian yang akan menyelamatkan kerjasama militer TNI dan ADF. ADF dan Pemerintah Australia lebih mengutamakan hubungan baik dengan Indonesia ketimbang melindungi personel milternya.

Ulah oknum anggota ADF

Mengutip Kompas.com, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengakui, ada oknum anggota Australian Defence Force (ADF) yang menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

Hal ini diketahui berdasarkan laporan pelatih dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang mengajar di Sekolah Pasukan Khusus Australia.

Menhan mengatakan, oknum tersebut sudah diberi sanksi oleh ADF.

"Itu kan yang letnan saja, kemudian sudah ditegur, sudah dihukum itu," kata Ryamizard di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017).

Ryamizard meyakini, militer atau Pemerintah Australia sama sekali tidak berniat untuk menghina atau melecehkan Indonesia.

Ia menegaskan, Australia dan Indonesia selama ini selalu menjaga hubungan baik.

"Jangan gara-gara 'curut-curut' enggak jelas itu hubungan negara enggak bagus, enggak baik juga," kata dia.

Menhan mengakui dengan adanya peristiwa ini, kerja sama militer antara TNI dan ADF ditunda.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat, dirinya akan segera menemui Menteri Pertahanan Australia untuk membahas kelanjutan kerja sama militer ini.

"Nanti saya ngomong dengan Menhan-nya dulu ya. Memang, seharusnya saya kemarin ke sana. Belum karena Menhan-nya lagi di rumah sakit, mungkin akhir bulan ini saya ke sana," ujar Ryamizard.

Dari informasi yang ditelusuri Kompas, TNI sebelumnya mengirimkan surat kepada ADF pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak.

Hal itu dipicu dengan pengalaman pelatih dari Kopassus yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut.

Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut.

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

"Ada kertas tulisan yang di-laminating," demikian sebagaimana dituturkan sumber tersebut.

Presiden Jokowi setuju tunda kerja sama

Presiden Joko Widodo mengaku sudah mendapat laporan dari Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait penundaan kerja sama militer TNI dan Australia Defence Force (ADF).

Jokowi menyetujui putusan tersebut sampai masalah yang ada bisa diselesaikan secara tuntas oleh kedua belah pihak.

"Ini masalahnya biar diclearkan dulu. Karena juga masalah, itu meskipun di tingkat operasional, tapi ini masalah prinsip," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (5/11/2017).

Sebelumnya, Menhan mengakui penundaan kerja sama karena adanya oknum militer di Australia yang mengina dan melecehkan Indonesia dan Pancasila. Menhan menyebut oknum tersebut sudah diberi sanksi oleh ADF.

"Saat ini masalah itu, saya sudah perintahkan untuk ditangani oleh Menhan dan Panglima TNI. Saya kira hubungan kita dengan Australia masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Hanya mungkin di tingkat operasional ini masih perlu disampaikan agar situasinya tidak panas," tambah Jokowi.

Yang pasti, lanjut Jokowi, Indonesia dan Australia sudah sepakat untuk saling menghormati, saling menghargai dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.

Australia investigasi serius

Menteri Pertahanan Australia Marise Payne menegaskan akan menangani secara serius temuan materi pelajaran pada fasilitas pelatihan bahasa Angkatan Darat Australia, yang diduga menghina TNI.

Menyikapi temuan materi itu, TNI telah melayangkan surat kepada Australian Defence Force (ADF) untuk menghentikan kerja sama militer kedua belah pihak.

“Kepala Angkatan Pertahanan Australia, Air Chief Marshal Mark Binskin, telah melayangkan surat kepada mitranya dari Indonesia, Jenderal Gatot Nurmantyo, bahwa persoalan ini akan ditangani secara serius dan kami akan menginvestigasi masalah yang mengemuka,” kata Payne dalam pernyataan resmi yang diunggah pada laman Kementerian Pertahanan Australia, www.minister.defence.gov.au, Rabu (4/1/2017).

Militer Australia, kata dia, menganggap persoalan itu sebagai sebuah masalah serius.

Proses penyelidikan dilakukan dan akan segera diselesaikan.

Sementara itu, meski kerja sama antarmiliter dihentikan, dia mengatakan, kerja sama pada sektor lain tetap berjalan.

“Australia berkomitmen untuk membangun hubungan pertahanan yang kuat dengan Indonesia, termasuk dalam hal kerja sama pelatihan. Kami akan bekerja sama untuk mengembalikan kepercayaan Indonesia secara penuh sesegera mungkin,” kata dia.

Payne mengaku telah bertemu Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat pertemuan antarmenteri pertahanan di Bali pada Oktober 2016.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu penting yang berkaitan dengan kedua belah pihak dibahas.

“Kemudian, setelah merilis 2016 Defence White Paper, kunjungan pertama saya adalah ke Indonesia untuk bertemu dengan Menteri Ryamizard,” ujarnya. (*)