TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Imparsial meminta  pemerintah menahan diri dalam menyikapi penghentian sementara kerjasama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan militer Australia terkait dugaan penghinaan Pancasila.

"Menurut saya, pemerintah sebaiknya sementara ini menahan diri dulu dan tidak emosional karena janji pemerintah Australia menginvestigasinya sudah disampaikan ke publik," kata Direktur Imparsial Al Araf ketika dihubungi, Jumat (6/1/2017).

Al Araf menilai diperlukan pendalaman investigasi terlebih dahulu oleh pemerintah tentang penghinaan terhadap Pancasila itu.

Baca: Ketika Australia Serang Balik Panglima TNI dengan Dua Isu

Namun jika memang benar penghinaan itu terjadi dengan ukuran investigasi yang obyektif‎ tentu pemerintah harus bersikap tegas.

"Silakan saja pemerintah mengambil langkah sikap tegas terkait dengan pemutusan hubungan kerjasama pertahanan," ujar Al Araf.

Akan tetapi, kata Al Araf, jangan sampai terjadi kekeliruan dalam menilai penghinaan terhadap Pancasila itu sehingga menimbulkan reaksi yang berlebihan. Karenanya, perlu pendalaman yang objektif sehingga pemerintah dapat memiliki alasan kuat untuk memutuskan kerjasama pertahanan itu.

Baca: Ketika Militer Australia Plesetkan Pancasila Jadi Pancagila

"Sementara ini sebaiknya presiden mengambil sikap didepan untuk memerintahkan pada Menhan (Menteri Pertahanan) dan Panglima TNI untuk menunggu prosesnya dan tidak lagi merespon secara berlebihan," kata Al Araf.

Sebelumnya diberitakan, hentikan kerja sama militer dengan Australia, Panglima TNI  Jenderal TNI Gatot Nurmantyo disebut sejumlah media Australia berambisi jadi presiden.

Beberapa media Australia menyorot keputusan Gatot Nurmantyo untuk menghentikan kerja sama militer antara TNI dengan Australia.

Media-media tersebut termasuk seperti Sydney Morning Herald, Fairfax Media, dan Australian Financial Review.

Dalam artikel Sydney Morning Herald yang berjudul 'Why Indonesian General Gatot Nurmantyo Halted Military Ties with Australia', dibahas alasan di balik keputusan tersebut.

Seorang sumber yang tak disebutkan namanya mengatakan pada Fairfax Media bahwa Gatot Nurmantyo sebenarnya memiliki ambisi untuk terjun di dunia politik.

Hal itu terlihat dari keputusan Gatot Nurmantyo untuk menghentikan kerja sama militer dan menarik prajurit-prajurit terbaiknya dari pelatihan khusus militer di Australia.

Semua keputusan itu dilakukan Gatot Nurmantyo secara sepihak, tanpa referensi dari Presiden Joko Widodo.

Gatot Nurmantyo juga seakan membesar-besarkan kasus pelecehan Pancasila dan TNI di publik, yang seharusnya ditangani tanpa harus mengangkatnya ke ranah publik.

"Gatot malah memicu agar kasus ini meledak. Padahal, seharusnya ditangani secara diam-diam," kata seorang sumber tersebut.

"Gatot tampaknya berambisi untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden," katanya.