TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Maraknya informasi bohong dalam bentuk berita tertulis atau yang akrab disebut berita hoax bukan tanpa sebab.

Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo atau yang akrab dipanggil Stanley, menyebut ada andil media mainstream dalam kasus tersebut, sehingga masyarakat harus mencari alternatif media lain, dan termakan oleh berita hoax.

Pada pemaparannya pada diskusi yang digelar di komplek parlemen, Jakata Pusat, Selasa (10/1/2017), ia menyebut bahwa media yang terafiliasi dengan partai, hingga wartawan yang ikut terjun ke politik praktis, telah menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap media.

Contoh yang paling jelas sempat terjadi pada tahun 2015 lalu.

"Ada media nasional yang menyebut ekonomi Indonesia membaik, sementara ada media nasional juga yang menyebut ekonomi Indonesia memburuk. Ini gimana," katanya.

Lalu apa yang dilakukan dewan pers, Stanley mengatakan Dewan Pers tidak bisa menjangkau pemilik media.

Namun Dewan Pers bisa mengupayakan agar redaksi dari media-media mainstream dapat tetap tidak berpihak, di tengah-tengah perpolitikan Indonesia.

Hal tersebut sudah dilakukan Dewan Pers sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Haris Al Anshori menambahkan bahwa masyarakat saat ini sudah tidak seperti dulu, di mana media mainstream sangat mempengaruhi pemikiran masyarakat, dan sangat ditunggu-tunggu publikasinya.

"Dulu misalnya ada peristiwa hari ini, kita tunggu besok koran bicara apa, atau TV seperti apa. Kemudian makin ke sini masyarakat makin kurang percaya," ujarnya.

Dalam kondisi masyarakat yang tidak lagi percaya sepenuhnya terhadap media mainstream, munculkah pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk menyebarkan berita bohong di masyarakat.

Alhasil masyarakat yang merasa pemberitaan dari berita bohong itu sesuai dengan aspirasinya, ikut menyebarkan berita bohong itu dan akhirnya jadi viral.