Anggota Komisi V DPR Kecam Keras Aksi Kekerasan di STIP Marunda
Nizar zahro mengecam keras atas meninggalnya taruna tingkat pertama Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V Nizar zahro mengecam keras atas meninggalnya taruna tingkat pertama Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
Korban tewas setelah dianiaya para seniornya yang duduk di tingkat dua, pada Rabu (11/1/2017) dini hari.
Korban meninggal bernama Amirulloh Adityas Putra (18), warga Jalan Warakas III, Gang 16 Nomor 14, RT07/RW14, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang masih mengenyam pendidikan di tingkat satu STIP.
"Padahal selama ini anggaran sekolah-sekolah kedinasan di lingkungan kemenhub dibawah binaan BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ) Kemenhub untuk tahun 2017 di dalam DIPA APBN 2017 BPSDM Kemenhub sebesar Rp 4.348 Triliun," kata Nizar melalui pesan singkat, Kamis (12/1/2017).
Politikus Gerindra itu menuturkan negara sudah sangat peduli terhadap sekolah dalam ikatan kedinasan untuk membiyai semua murid dalam lingkungan kedinasan.
Hal itu dilakukan agar menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berguna bagi bangsa dan negara.
"Malah ada kejadian yang berkali-kali terjadi yaitu pendisikan yang salah sehingga menimbulkan korban jiwa meninggal. Ini harus di akhiri dan di audit mata pelajarannya secara menyeluruh sehingga tidak minimbukan korban meninggal lagi," kata Nizar.
Nizar meminta pelaku penganiayaan dihukum berat agar menjadi efek jera.
Ia mengingatkan jika terbukti melakukan pengianayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang, keempat pelaku taruna tingkat dua itu terancam sejumlah pasal berlapis
"Di antaranya Pasal 170 KUHP tentang tindakan kekerasan yang menyebabkan maut dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun subsider Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman penjara maksimal tujuh tahun," ujar Nizar.