TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meninggalkan Jakarta, Indonesia, Senin (16/1/2017) pagi menuju Vietnam sebagai tempat terakhir dari tur 4 negara di wilayah Asia-Pasifik.

Media Jepang NHK, Senin (16/1/2017) melaporkan Abe meninggalkan Jakarta, Indonesia, pada hari Senin pagi dan akan tiba di Hanoi pada sore hari.

Ia akan bertemu Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong dan Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc.

Abe berharap akan mencapai kesepakatan dengan para pemimpin pada kepentingan rule of law dan resolusi damai atas konflik yang ada.

Kunjungan dilakukan Abe di tengah-tengah kegiatan peningkatan Cina di Laut Cina Selatan.

Pemimpin Jepang juga berencana untuk menggat Vietnam lagi membantu melawan tekanan Korea Utara atas akan dilakukannya kembali uji nuklir dan rudal.

Pasalnya, Vietnam memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Utara.

Saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Minggu (15/1/2017), Abe mengemukakan, di tengah penyebaran paham terorisme di Asia, negaranya sepakat akan bekerjasama dengan Indonesia, yang merupakan negara muslim terbesar, untuk memerangi terorisme agar dapat terwujud masyarakat di mana generasi mudanya bisa mempunyai harapan.

“Selain itu kami sepakat memperdalam kerja sama di bidang keamanan dan pertahanan untuk memanfaatkan peranan seperti pertemuan tingkat menteri 2+2 (two plus two),” kata Abe.

PM Abe mengemukakan, sebagai sesama negara maritim, kerja sama di bidang kemaritiman merupakan prioritas yang paling utama.

Ia menegaskan, Jepang akan secara aktif mendorong kerja sama di bidang keamanan laut dan pengembangan di pulau-pulau terpencil di Indonesia melalui forum maritim Indonesia-Jepang yang dibentuk pada bulan Desember yang lalu.

Dalam rangka berkontribusi bagi pembangunan daerah di Indonesia, lanjut PM Abe, Jepang memutuskan akan menciptakan kesempatan bisnis dengan nilai total 74 miliar Yen untuk bidang irigasi dan konservasi pantai.

Adapun mengenai isu Laut China Selatan, menurut PM Abe, juga telah menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat internasional yang akan secara langsung mempengaruhi perdamaian dan stabilitas kawasan.

“Kami kembali tegaskan pentingnya prinsip penegakan aturan hukum dan penyelesaian sengketa secara damai,” kata Abe.