TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjawab pertanyaan kekhawatiran pengusaha terkait bentrokan antar-ormas, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menegakkan hukum kepada siapapun yang melanggar, termasuk organisasi massa (ormas).

"Pemerintah akan selalu mengedepankan hukum. Indonesia itu negara demokratis, tetapi juga negara hukum, bukan negara ormas," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Baca: Jenderal Gatot Pastikan TNI Siap Hadapi Ormas yang Bertentangan dengan Pancasila

Baca: Kapolri Kumpulkan Ormas Islam dan Ahli Guna Bahas Fatwa MUI

Wiranto mengatakan, perbedaan pendapat di tengah masyarakat adalah hal yang dibenarkan karena Indonesia negara demokratis.

Namun, Wiranto menambahkan pemerintah akan melakukan penindakan hukum jika perbedaan pendapat tersebut dilakukan dengan aksi saling serang.

"Kalau sudah menyangkut gesekan fisik, menyangkut masalah serang-menyerang, itu masalah hukum. Urusan aparat keamanan. Ormas mana pun tidak diizinkan untuk mengambil langkah-langkah paksa ke pihak lain. Hukumnya ada, kok," tutur Wiranto.

Meski demikian, Wiranto tidak ingin pemerintah dianggap otoriter ketika melakukan penindakan hukum.

Apa yang dilakukan pemerintah dalam rangka melakukan penindakan tentu berlandaskan hukum.

"Siapa pun yang melanggar hukum akan berhadapan dengan pemerintah yang mengawal hukum. Kita tegas menegakkan hukum, jangan dianggap, dicap, pemerintahan yang otoriter," kata wiranto.