Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Ahok

Ahli Hukum Tata Negara: Penyadapan Adalah Perbuatan Melawan Hukum

Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menjelaskan penyadapan tidak bisa dilakukan oleh setiap orang.

Ahli Hukum Tata Negara: Penyadapan Adalah Perbuatan Melawan Hukum
ISTIMEWA
Ahli hukum tata negara Irmanputra Sidin. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Ahli Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menjelaskan penyadapan tidak bisa dilakukan oleh setiap orang.

Bahkan Irman menegaskan lembaga negara pun tidak boleh melakukan penyadapan jikalau tidak diberikan otoritas oleh undang-undang (UU).

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

"Oleh karenanya tindakan penyadapan (interception) termasuk di dalamnya perekaman adalah perbuatan melawan hukum," ujar Irmanputra Sidin kepada Tribunnews.com, Rabu (1/2/2017).

Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai percakapan telepon dirinya dengan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin yang disebut-sebut dalam sidang kasus penistaan agama kemarin.

Baca: SBY: Kalau Polri, BIN atau Bais yang Menyadap Maka Itu Melanggar UU

Baca: SBY: Kalau Saya Saja yang Mantan Presiden Mudah Disadap Bagaimana dengan Rakyat yang Lain?

Irmanputra Sidin mengatakan penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain sehingga melanggar hak asasi manusia.

Ditegaskan, penyadapan yang di dalamnya termasuk perekaman hanya boleh dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

Bahkan dalam konteks penegakan hukum sekalipun, pemberian kewenangan penyadapan sudah seharusnya sangat dibatasi untuk menghindari potensi digunakannya penyadapan secara sewenang- wenang.

"Jikalau ada penyadapan diluar kerangka di atas maka hak tersebut adalah kejahatan terhadap konstitusi dan hak asasi manusia dan tentunya hasil penyadapannya tidak memiliki basis legalitas dan konstitusional," jelasnya.

Dalam konpersnya, Rabu (1/2/2017), SBY menganggap pengakuan Ahok dan tim kuasa hukumnya itu adalah hal yang serius.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...

Berita Terkait :#Kasus Ahok

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas