Hak Angket Penyadapan SBY Hanya Akan Tambah Situasi Makin Keruh
Saya heran, kenapa DPR tidak menjadi bagian dari upaya untuk menyejukkan suasana politik
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana pembentukan hak angket oleh DPR atas isu penyadapan yang digulirkan Fraksi Partai Demokrat hanya akan menambah pelik situasi politik di tanah air.
"Saya heran, kenapa DPR tidak menjadi bagian dari upaya untuk menyejukkan suasana politik di tanah air, sebaliknya justru menambah situasi semakin keruh," ujar Hal itu disampaikan Pengamat Politik Formappi Sebastian Salang kepada Tribunnews.com, Jumat (3/2/2017).
Terkait pendapatnya sebelumnya, bahwa Presiden dan mantan presiden seperti SBY, Megawati Soekarnoputri dan BJ Habibie, perlu saling berkomunikasi dan bertukar informasi bahkan ide untuk memperbaiki bangsa ini.
"Selain itu agar suasana politik jadi adem," kata Sebastian Salang.
Jika SBY berkeinginan untuk bertemu, berdialog, membagi informasi atau mengklarifikasi informasi yang beredar, dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurutnya, mestinya kader Demokrat mendorong dan menciptakan suasana kearah itu.
"Bukan malah mendorong Angket yang bisa menimbulkan ketegangan politik," kata Sebastian Salang.
"Apa tujuan angket juga tidak jelas. Ujung ujungnya saling membongkar dan saling permalukan. Tidak ada manfaat bagi bangsa ini," ujarnya.
Jika hak angket dilaksanakan, dia menilai pasti akan menyebar kemana-mana.
Misalnya, siapa yang mendapat informasi, apa isi pembicaraan dan bagaimana cara mendapatkannya.
"Jika semua sudah dibongkar dan dipermalukan, lalu manfaat bagi kebaikan bangsa apa?" balik ia mempertanyakan.
Menurut Sebastian Salang, semua pihak harus punya peran untuk mendorong suasana politik menjadi lebih kondusif.
"Jangan lupa, kita akan segera menyelenggarakan Pilkada di 101 daerah. Jadi DPR harus mendorong situasi ke arah itu," katanya.
Fraksi Partai Demokrat di DPR menggalang hak angket untuk menyelidiki dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman mengatakan, hak angket saat ini sudah digulirkan kepada anggota lintas fraksi.
"Saat ini sedang proses, kita tunggu saja hasilnya," kata Benny saat dihubungi Kompas.com, Kamis.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.