TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disarankan bertemu dengan Presiden Joko Widodo usai pelaksanaan pilkada serentak 15 Februari 2017 mendatang.

Alasannya, agar kedua tokoh itu dapat bersikap tenang, serta untuk menghindari isu politik jika pertemuan berlangsung sebelum tanggal tersebut atau saat masa tenang.

"Ya kalau bisa nanti setelah tanggal 15 Februari, biar tidak dikaitkan dengan isu politik. Biar keduanya juga dalam keadaan tenang," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantornya kemarin.

Wapres meminta semua pihak dapat menahan diri agar tidak memperkeruh situasi jelang pencoblosan.

Suhu politik dua pekan jelang Pilkada DKI Jakarta cukup memanas. Hal ini terutama pasca-tim kuasa hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyebut memiliki bukti percakapan antara SBY dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin.

Kuasa hukum Ahok menyebut, dalam percakapan telepon tersebut, SBY meminta Ma'ruf untuk segera mengeluarkan fatwa terkait penistaan agama.

Hal itu diungkapkan saat persidangan dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok. Ma'ruf saat itu menjadi saksi.

"Semua kita lebih tenang lah, semua masing-masing tenang dulu. Setelah tanggal 15 (Februari)-lah (pertemuannya). Jadi, pasti diterima lah itu," kata dia.

Hal serupa juga dilontarkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menyambut permintaan SBY untuk melakukan pertemuan.

"Kemarin (setelah konferensi pers SBY), beliau (Presiden Jokowi) memang berencana bertemu Pak SBY. (Rencana) Sudah ada," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Baca: Jokowi: Tanyakan Saja ke yang Bicara, Jangan Barangnya Dibawa ke Saya

Berdasarkan kalkulasi Luhut, pertemuan Jokowi-SBY tidak digelar pada waktu dekat.

Pertemuan keduanya akan dirasa lebih pas jika digelar setelah pelaksanaan Pilkada serentak, pertengahan Februari 2017.