TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, kepolisian bersama TNI dan pihak terkait lainnya menggunakan strategi dan cara penanganan yang baru untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat jelang Pilkada serentak 2017.

Polisi memetakan tiga daerah yang dianggap rawan menjelang Pilkada, yaitu Aceh, Jakarta, dan Papua Barat.

Untuk Pilkada di Aceh, kata Martinus, kondisi keamanan lebih kondusif dibandingkan pada pelaksanaan sebelumnya.

"Trennya gangguan kamtibmas yang terjadi di Aceh sudah sangat jauh berkurang dibandingkan beberapa tahun yang lalu," ujar Martinus.

Martinus mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir, tidak didapati kasus-kasus besar dengan pidana berat.

Konflik yang terjadi antara lain pelemparan granat di rumah salah satu kader, kemudian penembakan pagar rumah salah satu kandidat, hingga perusakan alat peraga.

"Hal ini bisa kita kelola, tidak berkembang menjadi satu persaingan, perselisihan, dan muncul pidana baru dari kegiatan apa yang mereka lakukan ini," kata Martinus.

Khusus untuk Aceh, Polda setempat melakukan pendekatan ke tim sukses masing-masing pasangan calon.

Komunikasi terjalin intens dengan rutin melakukan pertemuan dalam rangka sosialisasi Pilkada damai.

Jangan sampai dalam kampanye muncul perselisihan elite menular ke para pendukungnya di akar rumput. Berbeda dengan Aceh, Martinus menganggap tensi Pilkada serentak di Jakarta justru meningkat.

Jakarta sebelumnya tidak termasuk daerah rawan saat Pilkada. Namun, belakangan munculnya aksi saling lapor, ujaran kebencian, dan konflik lainnya membuat polisi mengawasi betul situasi keamanan di Jakarta.

"Karena kondisi sosial dan politik meningkat sehingga kita kategorikan DKI Jakarta rawan," kata Martinus.

Sementara itu, di Papua Barat masih banyak konflik di masyarakat adat. Pola gangguan masyarakat di Aceh dan Jakarta juga ditemui di sana.

Dengan demikian, polisi menambah personel untuk mengamankan jalannya Pilkada di tiga daerah rawan tersebut.

Jika sewaktu-waktu membutuhkan jumlah personel yang lebih besar, maka polisi di daerah sekitarnya akan diperbantukan.

"Kita berharap pelaksanaan pemungutan suara perhitungan dan penetapan nanti bisa berlangsung dengan damai," kata Martinus.

Baca: Dua Saudara Saling Bunuh Berujung Tewasnya Subianto

Pengamanan Ekstra
Polda Metro Jaya akan mengerahkan personelnya untuk memberikan pengamanan ekstra terhadap calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta saat pemungutan suara 15 Februari 2017.

Sepekan menjelang hari pemungutan suara, Polda Metro Jaya telah menyiapkan puluhan ribu personel untuk pengamanan.

Jakarta termasuk daerah rawan dalam Pilkada serentak 2017 ini, selain Papua dan Aceh.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochammad Iriawan mengatakan, polisi akan dibantu TNI demi mengamankan tahapan-tahapan jelang Pilkada.

"Cukup banyak, kami ada 23.450, dari Kodam Jaya ada 4.700. Jadi sekitar 28.150," ujar Iriawan.

Polisi akan memberikan pengamanan tambahan untuk calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang hendak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Aturan itu berlaku untuk seluruh pasangan calon.

"Ada pengamanan khusus, tentu kita amankan ekstra. Karena keselamatan beliau harus terjamin. Nomor satu, dua, dan tiga" ucap Iriawan.

Libur
Pelayanan umum di DKI Jakarta tetap buka pada hari pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta, Rabu (15/2/2017). Walaupun Pemprov DKI menetapkan hari tersebut sebagai hari libur.

"Yang sifatnya pelayanan umum tetap buka, seperti puskesmas, rumah sakit itu tetap. SOP pelayanan umum enggak boleh tutup," ujar Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan penanggulangan bencana juga tidak libur. Misalnya seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI.

"Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) juga enggak libur, sampai hari H (pencoblosan) dia enggak libur juga," ujar Sumarsono.

Sumarsono mengatakan surat edaran terkait libur pada hari pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta masih menunggu surat dari Kemendagri.

Namun berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, tanggal pemilihan umum menjadi hari libur.

"Tinggal kami membuat surat formalnya karena harus dari Mendagri atas petunjuk Pak Presiden," kata Sumarsono. (coz/kps/nis/wly)