TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ribuan orang dari luar Jakarta bakal meramaikan Aksi 21 Februari 2017 di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  Senayan, Jakarta Selatan.

Koordinator Aksi 212, Bernard Abdul Jabbar, mengatakan massa akan memenuhi kawasan Senayan.

Mereka berasal dari Madura, Sumenep, Pamekasan, Surabaya, Jawa Timur dan terutama dari wilayah Jawa Barat.

"Madura, Sumenep, Pamekasan itu 30 bus. Surabaya 10 bus. Dari Jawa Barat paling banyak, itu 250 bus," ujar Abdul di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (20/2/2017).

Baca: Menilik Persiapan di DPR Hadapi Aksi 212 Besok

Baca: FUI Janjikan Aksi 212 Berlangsung Aman

Baca: Polda Metro Kerahkan Puluhan Ribu Personel Amankan Aksi 212

Massa yang menggunakan bus dari arah Selatan dan Timur Gedung DPR, bakal diarahkan agar memarkirkan bus mereka di Parkir Timur Senayan.

Sementara mereka yang berasal dari arah barat, bus diparkir di depan Stasiun Palmerah dan Departemen Kehutanan.

"Jadi tidak ada mobilisasi massa di satu tempat. Kami pun tidak menyediakan, dan memfasilitasi mereka untuk menginap. Mereka mencari sendiri tempat penginapan," ujar Abdul.

Abdul tak dapat memastikan berapa jumlah massa yang berpartisipasi dalam aksi 212 bagian dua.

Yang pasti, dalam surat pemberitahuan aksi yang dilayangkan kepada Polda Metro Jaya, massanya berjumlah 10 ribu orang.

Abdul memberi contoh saat aksi 11 Februari 2017 atau 112 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

Forum Umat Islam sebagai penyelenggara hanya mencantumkan jumlah massa 10 ribu, tapi yang datang di atas jumlah perkiraan.

"Kayak di Istiqlal, 10 ribu. Eh yang datang sejuta lebih. Kita enggak tahu kan'. Makanya kepolisian belum bisa tentukan berapa banyak personel yang diturunkan," ujar Abdul.

Abdul mengaku tak bisa membasi massa yang hendak ikut aksi. Sebab, mereka juga ingin menyuarakan aspirasi mereka.

"Kita tidak bisa prediksi berapa banyak," ujar Abdul.

Ribuan massa bakal menyerukan empat poin saat aksi. Pertama, meminta DPR atau MPR melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Terutama, surat penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebab, Ahok telah ditetapkan sebagai terdakwa penodaan agama. Setelah Ahok menyitir Surat Al Maidah ayat 51 saat kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu 27 September 2016.

Poin kedua, massa menuntut aparat penegak hukum tak mengkriminalisasi ulama.

Misal kepada Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab, yang saat ini dijerat beberapa kasus, yakni penodaan Pancasila, lambang palu-arit di desain uang rupiah seri baru, serta dugaan makar.

Ketiga, untuk tak mengkriminalisasi mahasiswa. Keempat, meminta aparat penegak hukum menahan Ahok.