TRIBUNNEWS.COM.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai ada dua permasalahan yang dialami oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pertama, manajemen internal pemerintahan dan komunikasi publik.

Terkait manajemen internal, pemerintahan Jokowi kini dihuni oleh dua lapisan generasi yang berbeda.

Satu generasi tua sekali dan satu generasi lainnya adalah muda sekali.

Menurut Jimly, inisiatif biasanya datang dari lapisan yang tua namun membawa agenda sendiri-sendiri.

Sementara lapisan generasi yang muda sekali itu dinilai kurang inisiatif.

"Inisiatif itu biasanya selalu datang yang tua sekali. Nah kadang-kadang yang tua punya agenda yang sendiri-sendiri pula. Ini yang jadi problem agendanya tua juga. Yang muda-muda itu agak kurang inisiatif. Kayak (ewuh pakewuh) juga lah, soal jam terbang juga lah kadang-kadang," kata Jimly di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (25/2/2017).

Terkait komunikasi publik adalah kegagalan Pemerintah dalam membina hubungan dengan seluruh lapisan masyarakat.

Jimly mencontohkan hubungan Pemerintah dengan umat Islam, tidak bisa hanya dilakukan dengan 'memegang' kelompok Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah.

"Tidak begitu. Kalau kita belajar sejarah tidak begitu. Cara berhubungan tidak bisa hanya disederhanakan NU dan Muhammadiyah. Dan perlu orang yang tampil. Nah ini kan tidak banyak yang tampil," kata dia.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu mengatakan tidak bisa Pemerintah hanya mengandalkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Hanya saja, kata dia, tidak semua urusan cocok ditangani Luhut Panjaitan.

"Ada yang aktif namanya Luhut. Kadang-kadang tidak relevan. Untuk hal-hal tertentu cocok Pak Luhut itu tapi untuk komunikasi dengan umat kan enggak begitu cocok," kata ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama itu.