Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kuasa Hukum: PT EK Prima Ekspor Indonesia

Menurut Samsul Huda, hanya perusahaan yang kredibellah yang berani mengajukan restitusi pajak.

Kuasa Hukum:  PT EK Prima Ekspor Indonesia
Tribunnews.com/Eri Komar Sinaga
Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia Ramapanicker Rajamohanan Nair memberikan keterangan kepada media usai menjalani persidangan lanjutan di pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (20/2/2017). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT EK Prima Ekspor Indonesia meyakini tidak memiliki persoalan pajak. Hal ini dinyatakan Samsul Huda, kuasa hukum Country Director PT EK Prima, Ramapanicker Rajamohanan Nair.

Nair saat ini yang menjadi terdakwa perkara suap kepada pejabat Ditjen Pajak, Handang Soekarno.

Bukti PT EK Prima tidak ada persoalan pajak menurut Samsul Huda adalah adanya keberanian perusahaan ini mengajukan restitusi pajak garmen sebesar Rp 3,5 miliar.

Menurut Samsul Huda, hanya perusahaan yang kredibellah yang berani mengajukan restitusi pajak. Namun, persoalan pajak yang dihadapi PT EK Prima malah mencuat disaat mengajukan restitusi pajak.

"PT EKP (EK Prima) sebenarnya tidak ada permasalahan pajak sama sekali. Timbul masalah saat EKP mengajukan restitusi pajak garmen sebesar Rp 3,5 miliar," ucap Samsul Huda di Jakarta, Rabu (1/3/2017).

‎Samsul Huda menjelaskan, saat mengajukan restitusi pajak, tim pemeriksa sudah diterjunkan ke lapangan dan pabrik PT EK Prima.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tim Pemeriksa menyatakan permohonan restitusi pajak PT EK Prima dapat disetujui meski ada konversi pajak kurang bayar sebesar Rp 600 juta.

"Berdasarkan SPHP LHP 8 Agustus 2016 tim pemeriksa disetujui Rp 2,8 miliar. Tapi setelah SPHP LHP disetujui dan dikirimkan ke EKP untuk mendapatkan tanggapan tiba-tiba Kepala KPP PMA (Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing) VI Kalibata (Johnny Sirait) menganulir keputusannya dan berdalih tidak dapat meyakini transaksi EKP dan menduga ada ekspor fiktif," paparnya.

Samsul Huda meyakini, pernyataan Johnny Sirait hanya asumsi tanpa adanya cek dan ricek terlebih dahulu. Bahkan tiba-tiba PT EKP dikenai surat tagihan pajak STP PPN Ekspor Kacang Mete sebesar Rp 78 miliar.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas