Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Dewan Pakar Golkar memberikan sejumlah masukan mengenai Rancangan UU Penyelenggara Pemilu. Masukan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono saat menemui Ketua Umum Golkar Setya Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/7/2017).

Sejumlah isu dibahas yakni soal masalah di daerah pemilihan, sistem pemilu, konversi suara, hingga teknis pencoblosan.

"Kita menganut proporsional terbuka atau tertutup atau ada modifikasi di antara keduanya itu. Ini juga sedang dalam proses ada baiknya pada waktunya diumumkan," kata Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Soal konversi suara, Agung menginginkan agar hasil perolehan suara bisa adil dan tidak hanya menguntungkan partai tertentu saja. "Harus berlaku adil lah yang seadil-adilnya. Jangan sampai menguntungkan satu partai, merugikan partai yang lain," kata Agung.

Mantan Menkokesra itu mengaku Golkar sangat dirugikan sehingga perlu perbaikan. Golkar, katanya, tidak menuntut perubahan yang berlebihan.

"Harus fair, seperti itu. Ya kalau mendapat suara banyak, wajar kalau dapat kursinya banyak," kata Agung.

Tata cara pencoblosan juga masuk dalam pembahasan dewan pakar. Masalah teknis pencoblosan menjadi salah satu isu krusial yang dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu.

"Apakah coblos orang, nama, atau tanda gambar partai, atau kedua-duanya. Itu yang berkaitan dengan sistem pemilihan umum yang akan diputuskan nanti," jelas Agung.

Rapat tersebut dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar Firman Soebagyo dan Korbid bidang pemenangan wilayah I, Nusron Wahid.