TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wibi Andrino, wakil ketua tim pemenangan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat sudah menduga, nama calon gubernur DKI Jakarta tidak masuk dalam dakwaan korupsi dalam program elektronik KTP (e-KTP) tahun 2011-2012.

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) membacakan dakwaan kasus yang diperkirakan merugikan negara mencapai Rp 2,3 triliun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (9/3/2017) kemarin.

Ahok sapaan Basuki, sempat disebut-sebut ikut menerima uang suap saat duduk di Komisi II DPR RI.

Namun, pada pertengahan tahun 2012, dia akhirnya keluar karena memutuskan mendampingi Joko Widodo dalam Pilgub DKIJakarta 2012 melawan petahana Fauzi Bowo.

"Saya yakin Pak Ahok enggak ada masalah di situ. Mungkin ada kader yang kena urusan. Yang lain Pak Ahok kita yakin bersih. Dan ini merupakan kita lihat aja, dari zaman dulu aja Pak Ahok sudah menolak yang seperti itu. Kalau dugaan e-KTP betul itu bukti Pak Ahok enggak tertarik dengan hal seperti itu," kata Wibi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Politikus Partai NasDem ini menegaskan, pihaknya tidak mau ambil pusing soal sederet nama kader parpol pendukung pasangan calon nomor urut dua ini dikaitkan dalam kasus e-KTP.

"Enggak ada urusan itu. Mau yang partai pendukung kena atau segala macam. Kita kan dukung Basuki-Darot, bukan yang lain," kata Wibi.