Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Beberapa perwakilan dari Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Antikorupsi dari berbagai Perguruan Tinggi, Jumat (17/3/2017) sore menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedatangan mereka dalam rangka untuk mendukung KPK menuntaskan kasus e-KTP‎ dan menolak revisi UU KPK yang belakangan terus dibahas dalam diskusi di beberapa kampus di daerah.

"‎Kedatangan kami ingin memberikan dukungan pada KPK untuk menuntaskan kasus korupsi. Selain itu kami juga menolak untuk sosialisasi revisi UU KPK," ucap Wakil ketua Forum Rektor Indonesia, Asep Safuddin.

Asep menjelaskan alasan dirinya menolak revisi UU KPK karena roadshow ke beberapa Universitas di daerah oleh Badan Keahlian DPR menggunakan istilah sosialisasi, bukan konsultasi.

Baca: Fadli Zon Sebut Sosialisasi Revisi UU KPK Karena Ada Perbedaan Pendapat di DPR

Baca: Choel Mallarangeng Segera Disidang

Menurut Asep, jika tema roadshow adalah sosialisasi berarti revisi UU KPK sudah hampir rampung.

Namun, apabila menggunakan istilah konsultasi, itu lebih benar karena para akademisi akan memberikan masukan.

"Konsultasi dengan sosialisasi itu berbeda. Untuk sementara ini revisi UU KPK tidak terlalu urgen karena KPK sudah berjalan dengan baik," ucapnya.

Asep mengatakan apabila program penindakkan korupsi dalam kasus e-KTP ‎ingin tuntas, harusnya lembaga negara baik DPR maupun pemerintah mendukung KPK bukan malah melemahkan.

Lebih lanjut ‎Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Antikorupsi.

Menurutnya, dalam diskusi pun terungkap roadshow ke beberapa universitas mengenai revisi UU KPK, tidak banyak diketahui forum rektor.

"Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Kami tadi sudah banyak diskusi termasuk soal e-KTP. Mereka menyatakan mendukung KPK 100 persen," katanya.

Diakhir pertemuan, sebagai bentuk dukungan secara simbolik Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Antikorupsi menyerahkan dua lentera biru bagi KPK.

Selain itu, mereka juga membawa spanduk bertuliskan : Tolak Pelemahan KPK, Tolak Revisi UU KPK, dan Tanda Bahaya Revisi UU KPK.