TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Pemilu disebut hanya permainan kata-kata yang bermaksud untuk menipu rakyat.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menyoroti mengenai sistem Pemilu yang diubah dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional terbuka terbatas.

Menurut Ray, sistem Pemilu terbuka terbatas sebenarnya sama dengan sistem proporsional tertutup yang sudah pernah diterapkan di Indonesia saat Pemilu tahun 1999 dan 2004 dengan sedikit varian.

"Permainan kata-kata yang cenderung menipu masyarakat. Kenapa menipu masyarakat? Karena seolah-olah ada yang baru dengan adobsi kata terbuka padahal tidak ada sama sekali peluang keterbukaan di dalam itu," kata Ray Rangkuti saat diskusi.

Pada Pemilu 2004 dan 2009, kata Ray, pemilih memilih partai politik selanjutnya partai yang akan mendistribusikan suara ke calon anggota legislatif.

Sistem Pemilu terbuka tertutup menurut Ray prinsipnya sama dengan yang terjadi pada tahun 2004 dan 2009.

Baca: Elektabilitas Parpol Terlibat e-KTP Diprediksi Melemah pada Pemilu 2019

"Faktanya (Pemilu) 2009 itu kita tidak mau. Kita semua menolak. Bahkan anggota DPR yang sekarang ini pun awalnya menolak sistem itu. Politisi di Indonesia kalau sudah berkuasa tidak mau diganggu gugat," sindir Ray.

Ray mengkritik RUU Pemilu tersebut karena masyarakat tetap menginginkan pemilihan calon anggoota legislatif dilakukan secara terbuka.

Berdasarkan survei Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada Noember dan Desember 2016 sebanyak 86 persen responden menginginkan sistem proporsional terbuka.

"Artinya apa sepanjang reformasi ini dengan temuan yang baru yang ditemukan kawan Perludem memperteguh publik kita sebetulnya inginnya yang kemarin (sistem) 2014. Ngapain diganti?" kata Ray. (eri komar sinaga)