TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Petani Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, merasa tidak mendapatkan solusi dari pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Pertemuan dilakukan pada hari ini, Senin (20/3/2017).

Baca: Pemerintah Minta Petani Kendeng Hentikan Aksi Cor Kaki

Tokoh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Gunretno, mengatakan, tidak ada penegasan bahwa izin operasional PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan dicabut.

Tuntutan petani untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo juga tidak bisa dipenuhi.

"Pertemuan ini tidak ada hasilnya," kata Gunretno seusai pertemuan di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Gunretno mengatakan, izin operasional PT Semen Indonesia yang diterbitkan Ganjar secara jelas bertentangan dengan yang disampaikan Presiden saat menemui para petani Kendeng, Agustus 2016.

Saat itu, Jokowi berjanji pemerintah akan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) terhadap dampak operasi pabrik semen di wilayah Pegunungan Kendeng.

Hingga KLHS selesai dilakukan, tidak boleh ada operasi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia.

Namun, belum selesai KLHS, Ganjar Pranowo sudah menerbitkan izin baru bagi PT Semen Indonesia melakukan penambangan di Pegunungan Kendeng.

"Ketika ada keluar izin, ini berarti melanggar atau ngelangkahi apa yang disampaikan Pak Jokowi," ujar Gunretno.

Ia juga menilai izin yang diterbitkan Ganjar menyalahi putusan Mahkamah Agung.

Gunretno mengapresiasi langkah Teten yang telah mempertemukan dirinya dengan PT Semen Indonesia.

Dalam pertemuan, PT Semen Indonesia juga sudah berjanji tidak akan beroperasi hingga KLHS keluar.

Namun, Gunretno menilai komitmen itu tidak ada artinya apabila izin operasional yang diterbitkan Ganjar tetap ada.

Petani Kendeng akan tetap melakukan aksi mengecor kaki di depan Istana Merdeka, Jakarta.

"Kita akan tetap aksi sampai izin dicabut," ucap Gunretno.(Ihsanuddin)