TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Para petani di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, harus terbelenggu semen lebih lama lagi. Ini karena Presiden Joko Widodo belum juga memenuhi janjinya yang pernah ia sampaikan ke para petani.

Sampai janji terpenuhi, aksi mengecor kaki di depan istana akan terus dilakukan setiap harinya.

Pada Senin (20/3/2017) kemarin, perwakilan petani Kendeng sebenarnya sudah diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Dengan kaki yang masih terbelenggu semen, Gunretno bersama tiga rekannya mencoba melakukan dialog dengan pihak Istana.

Namun dialog itu tak membuahkan hasil yang memuaskan. Tidak ada penegasan dari Teten bahwa Jokowi akan memenuhi janjinya dan memenuhi tuntutan petani kendeng.

"Aksi kami akan tetap terus belangsung di seberang sana, sampai ada keputusan dari Pak Jokowi," tegas Gunretno usai pertemuan.

Janji yang dimaksud disampaikan Jokowi ke para petani Kendeng di Istana Negara, pada 2 Agustus 2016 silam.

Saat itu, Jokowi berjanji pemerintah akan melakukan Kajian lingkungan hidup Strategis (KLHS) terhadap dampak operasi pabrik PT Semen Indonesia di wilayah Pegunungan Kendeng. Sebelum KLHS selesai dilakukan, maka tidak boleh ada operasi penambangan yang dilakukan.

Namun pada 23 Februari lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah menerbitkan izin baru bagi PT Semen Indonesia untuk beroperasi. Penerbitan izin ini dinilai menyalahi janji yang disampaikan Jokowi. Jokowi pun dituntut memenuhi janjinya dengan mencabut izin yang diterbitkan Ganjar.

"Kami meminta izin untuk dicabut. Tapi kayaknya kami harus menunggu di seberang Istana untuk tetap menunggu kapan izin itu dicabut," ucap Gunretno.

Gunretno pun mengingatkan, selain soal janji Jokowi, juga sudah ada keputusan Mahkamah Agung pada tanggal 5 Oktober 2016 lalu. Amar putusan MA itu meminta izin lingkungan penambangan dan pabrik semen milik PT Semen Indonesia dicabut.

Oleh karena itu, Gunretno mempertanyakan kenapa Pemprov Jawa Tengah tidak tunduk pada putusan MA. Lebih parahnya lagi, Gunretno mempertanyakan sikap Jokowi yang diam saja melihat ketidakberesan ini. Ia pun mempertanyakan komitmen Jokowi terhadap para petani.

"Perlu dipertanyakan lagi keberpihakan pemerintah pada petani, termasuk Pak Jokowi. Apakah Pak jokowi berani mengatakan bahwa kami tidak butuh lagi petani? kalau memang tidak berpihak ke arah petani katakan saja seperti itu," kata dia.

Koordinator KontraS Haris Azhar yang ikut mendampingi petani Kendeng bertemu Teten, juga mempertanyakan sikap Jokowi yang pasif terhadap Gubernur Jawa Tengah.

Dalam pertemuan itu, lanjut Haris, Teten sudah memanggil PT Semen Indonesia dan meminta operasi penambangan dihentikan sementara. Teten juga memastikan bahwa Jokowi akan segera menghubungi Kapolri terkait masalah pidana yang berhubungan dengan kasus ini.

"Kenapa misalnya, Kapolri akan ditelpon, Semen dipanggil, dan diminta berhenti beroperasi. Giliran Gubernur enggak keluar tuh barang?" ucap Haris.

Haris mengaku sempat meminta penegasan ke Teten bahwa Jokowi juga akan menegur Gubernur Ganjar dan mencabut izin lingkungan yang diterbitkan. Namun, penegasan itu tidak pernah keluar dari mulut Teten.

"Dia malah bilang dilema. Enggak ada dilema dong, orang langgar hukum kok dilema," kata Haris.(Ihsanuddin)