TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) angkat bicara mengenai kesaksian kadernya Miryam S Haryani dalam sidang e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri, mendukung jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadirkan tiga penyidik antirasuah dalam persidangan dan dikonfrontir dengan Miryam.

"Memang sebaiknya, KPK melakukan konfrontir antara penyidiknya dengan Miryam. Hal ini untuk membuktikan siapa sebenarnya yang benar, Miryam yang diintimidasi atau berbohong," ujar Febri Hendri kepada Tribunnews.com, Jumat (24/3/2017).

ICW berharap KPK juga mampu membuktikan bahwa tidak ada ancaman yang disampaikan kepada Miryam ketika pemeriksaan berlangsung.

Menurutnya, KPK dapat menyampaikan bukti lain seperti video atau konsistensi informasi yang disampaikan saksi pada saat pemeriksaan tersebut.

Novel Baswedan, salah satu penyidik KPK yang menangani kasus e-KTP mengaku siap dihadirkan di pengadilan untuk memberi keterangan.

Sebelumnya, penyidik dituding oleh Miryam S. Haryani meminta keterangan dengan tekanan.

Kuasa hukum Irman dan Sugiharto pun sempat menyatakan siap mengkonfrontir kesaksian tersebut lantaran keterangan Miryam dirasa sangat merugikan kliennya.

"Bukan dikonfrontir. Tapi penyidik menjelaskan. Dan mestinya ketika dia berbohong sanksinya pidana jelas. Soal dia mengambil risiko itu urusan dia," kata Novel di gedung KPK, Jumat (24/3/2017).

Penyidik senior KPK itu membantah meminta keterangan dengan paksaan terhadap Miryam S Haryani, anggota DPR yang menjadi salah satu saksi kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Saya pastikan tidak ada ancaman. Yang ancam siapa nanti dijelaskan," kata Novel di Gedung KPK, Jumat (24/3/2017).

Novel menjelaskan, Miryam diperiksa penyidik KPK empat kali di kasus dugaan korupsi e-KTP.

Pada tiap-tiap pemeriksaan, penyidik yang memintai keterangan pun berbeda.

Novel mengaku tidak tahu kalau Miryam menangis ketika diperiksa.