TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat kunjungan kerja ke Sumatera Utara, Presiden Jokowi dalam pidatonya menyatakan bahwa Politik dan Agama harus dipisahkan.

Karena Jokowi menilai politik dengan agama dinilai sebagai penyebab gesekan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pernyataan Presiden Jokowi dinilai tidak benar, bermasalah, dan bahkan ahistoris. Menurut Fadli, Indonesia bukanlah negara agama, tapi itu bukan berarti agama harus terpisah dari kehidupan politik.

"Agama dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi realita sosial sekaligus politik, yang tak dapat dipisahkan," tegas Fadli, Rabu (29/3/2017).

Fadli menjelaskan secara historis, semangat ini sudah sejak awal diakui para pendiri negara ini. Agama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia melingkupi seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hingga hukum.

"Hukum agama diakui dalam sistem hukum kita seperti hukum perkawinan, warisan, dan seterusnya," kata Fadli.

Fadli menceritakan kisah Bung Hatta di 1973 mengingatkan Presiden Soeharto agar RUU Perkawinan disesuaikan dengan aspirasi umat Islam.

Bung Hatta, kata Fadli juga pernah menyatakan bahwa bagi muslim berjuang membela tanah air bukanlah suatu pilihan, namun merupakan tugas hidup.

"Ini menandakan agama melekat dalam masyarakat kita," papar Fadli.