Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pegiat antikorupsi dari Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mendukung Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika akan memanggil paksa Miryam S Haryani.

Dalam sidang lanjutan, Senin (27/3/2017) kemarin, saksi Miryam S Haryani yang sedianya akan dikonfrontir dengan tiga penyidik KPK tidak hadir karena sakit.

"Jika diperlukan, KPK penting untuk memanggil paksa Miryam," ujar Erwin Natosmal kepada Tribunnews.com, Rabu (29/3/2017).

Karena keterangan Miryam mempunyai kontribusi penting dalam menyusun puzzle megakorupsi e-KTP.

Apalagi dengan "serangan balik" yang dilakukan Miryam kepada KPK, yakni diintimidasi penyidik.

"Keterangannya menjadi penting untuk mendudukkan kredibilitas KPK di mata publik," tegas Erwin Natosmal.

Pegiat antikorupsi ini juga menyarankan KPK mencari jalan lain dalam membongkar kejahatan kerah putih e-KTP ini.

"Jika hanya berharap pada keterangan Miryam, nampaknya KPK akan kesulitan mendapat informasi yang memadai," jelasnya.

Dalam sidang lanjutan, Senin (27/3/2017), saksi Miryam S Haryani yang sedianya akan dikonfrontir dengan tiga penyidik KPK tidak hadir karena sakit.

JPU dari KPK, Irene Putri, mengaku tak menerima surat pemberitahuan keterangan sakit dari Miryam.

Ia kemudian mengungkapkan, pihaknya dapat memanggil paksa Miryam yang juga salah seorang politikus Partai Hanura itu, apabila tiga kali tak memenuhi panggilan.

Rencana Miryam menjadi saksi batal lantaran ia mengirimkan surat sakit kepada majelis hakim melalui panitera pada hari Minggu (26/3/2017).

Di surat itu dijelaskan, Miryam harus beristirahat, pada Senin dan Selasa. Surat itu dikeluarkan dokter dari Rumah Sakit Fatmawati.

"Cuma yang menjadi konsen kami adalah kami tidak mendapatkan surat sakitnya. Majelis kami harap bisa dapat copy surat sakit saksi agar kami bisa mengetahui, follow up surat sakit tersebut dengan tindakan-tindakan yang diperlukan," tutur Irene.

Irene menjelaskan, di dalam surat keterangan sakit itu tak dijelaskan Miryam menderita sakit apa. Di dalam surat itu hanya ada keterangan yang bersangkutan harus beristirahat selama dua hari.

"Tak ada sakit apa hanya yang bersangkutan sakit dan diperiksa, istirahat selama dua hari," tutur Irene.

Atas dasar itu, majelis hakim kemudian menunda sidang kasus dugaan korupsi KTP berbasis NIK ini dan akan dilanjutkan pada hari Kamis (30/3/2017).

Baca: Jelang Sidang, Miryam Masih Terbaring Sakit

Miryam akan dipanggil paksa apabila tiga kali tidak memenuhi panggilan penyidik.

"Nanti kami bisa upaya paksa. Jadi kalau tiga kali tak hadir kita bisa upaya paksa, hari ini kedua kali. Ini sudah dua kali. Besok yang ketiga," tambah Irene.

Pada sidang sebelumnya, majelis hakim mengonfirmasi isi berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam saat diperiksa di KPK.

Miryam kemudian membantah semua keterangan yang ia sampaikan soal pembagian uang dan mengaku ditekan, serta mendapat ancaman dari penyidik.

Menurut dia, sebenarnya tidak pernah ada pembagian uang ke sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagaimana yang dia beberkan sebelumnya kepada penyidik.

"Biar cepat saya keluar ruangan, terpaksa saya ngomong asal saja," kata Miryam.

Namun, majelis hakim merasa ada yang janggal terhadap bantahan Miryam. Sebab dalam BAP Miryam dapat menjelaskan secara rinci kronologi penerimaan uang dalam proyek e-KTP.

Bahkan, Miryam menyebut nama-nama anggota DPR lain yang ikut menerima suap.

Hakim akhirnya sepakat untuk verbal lisan atau mengkonfrontir keterangan Miryam dengan penyidik.