TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Segala macam fasilitas yang diberikan ke pimpinan Mohammad Saleh, Farouk Muhammad, dan GKR Hemas secara perlahan telah dihentikan.

Pasalnya sudah ada pimpinan baru yakni Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis.

Dari pantauan Tribunnews.com, ruang kerja pimpinan DPD RI biasanya dihiasi oleh wajah Saleh, Farouk, dan Hemas saat lift terbuka di lantai delapan.

Namun sekarang tembok tempat memajang tiga pimpinan DPD RI itu telah bersih.

Paku bekas tempat memajang foto Saleh, Farouk, dan Hemas masih terpampang di ruang tengah lantai delapan.

Pemandangan yang terlihat hanya tembok putih, karena tidak terlihat adanya foto wajah pimpinan DPD RI, walaupun sudah terpilihnya Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis.

Sedangkan ruang kerja Saleh, Farouk, dan Hemas sudah terkunci.

Bahkan papan nama di kantor Hemas telah dicopot.

Sekjen DPD RI Sudarsono Hardjosoekanto mengatakan fasilitas yang diberikan pimpinan hanya untuk ruang kerja saja.

Namun sekarang pihak Kesekjenan DPD RI masih melakukan transisi perpindahan dari pimpinan Saleh kepada Oesman.

"Tentu ini masih dalam masa transisi, tentu dukungan teknis dan juga administrasi sebagaimana yang kami instruksikan dan sampaikan," ujar Sudarsono, di ruang kerja pimpinan DPD RI, Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, GKR Hemas menegaskan tidak terima dengan pimpinan DPD RI yang baru milik Oesman Sapta Odang.

Karena Hemas merujuk dari rapat paripurna DPD RI yang tidak memenuhi anggota.

GKR Hemas mengklaim terdapat 70 anggota DPD yang menilai apat paripurna kemarin ilegal.

Ia mengaku banyak menerima masukan dari kelompok masyarakat sipil yang mempertanyakan legalnya pelantikan tersebut.

Diketahui, pada rapat paripurna pelantikan Pimpinan DPD diikuti 56 senator.

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Suwardi melantik Oesman Sapta Odang (OSO), Nono Sampono dan Darmayanti Lubis. Pada rapat tersebut berlangsung cepat dan lancar tanpa diwarnai perdebatan.

Terlihat banyak anggota DPD yang tidak hadir. Tetapi, pimpinan rapat menilai hal itu tidak melanggar aturan.