TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Eva Kusuma Sundari disebut-sebut dalam sidang dugaan suap terkait proyek monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah saat bersaksi menyatakan, uang itu mengalir ke sejumlah politisi dan anggota DPR.Uang d iberikan melalui politisi PDI-P Ali Fahmi alias Fahmi Al Habsy.

Uang kepada Fahmi salah satunya diberikan melalui Eva. Namun, anggota Komisi XI itu membantah adanya peristiwa tersebut.

"Jadi FH (Fahmi) berasumsi, karena kali FH nyangking-nyangking (membawa-bawa) namaku. Jadi dapat berapa? Kapan? Buktinya apa?" ujar Eva kepada Kompas.com, Sabtu (8/4/2017).

Eva mengatakan, sejak dirinya kembali jadi anggota DPR, tidak pernah bertemu dengan Fahmi. Terakhir kali ia bertemu Fahmi saat ia membacakan puisi balasan untuk Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pada Oktober 2016.

Setelah operasi tangkap tangan KPK terhadap pejabat Bakamla, kata Eva, Fahmi seolah menghilang.

"Apalagi saya tidak di Banggar dan tidak di komisi yang urus Bakamla. Bagaimana logikanya," kata Eva.

Eva mengaku baru tahu ada proyek tersebut dari media. Ia berniat melaporkan dugaan oencemaran nama baik karena namanya disebut-sebut tanpa bukti. Namun, ia masih menunggu perkembangan persidangan.

"Aku siap dipanggil, jika perlu diperiksa secara terbuka," kata Eva.

Sebelumnya, aliran uang suap.ke sejumlah anggkta DDpR RI dan politisi terungkap dalam kesaksian Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah.

Dalam BAP Fahmi, disebutkan bahwa enam persen dari nilai proyek sebesar Rp 400 miliar atau Rp 24 miliar dibagikan ke sejumlah anggota DPR melalui Ali Fahmi alias Fahmi Al Habsy sebagai pelicin guna memperlancar proyek.

"Uang saya berikan kepada Ali Fahmi alias Fahmi Al Habsy untuk mengurus proyek satmon Bakamla melalui Balitbang PDI-P Eva Sundari, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Bertus Merlas, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Fayakun Andriadi, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Betul itu keterangan saudara?" tanya Kiki, seperti dilansir Antara.

"Betul," jawab Fahmi.

Ali Fahmi, kata Fahmi, adalah orang yang mengarahkan dirinya agar bisa memenangkan proyek ini dan menjanjikan fee sebesar 15 persen dari nilai pengadaan. Namun, Fahmi mengaku tidak tahu rincian yang diterima politisi tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka, yaitu Eko Susilo Hadi sebagai pihak yang diduga menerima suap, Direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah serta dua pegawai PT MTI yakni Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus sebagai pihak pemberi suap.

Selain itu, ada tersangka lain yang ditetapkan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, yaitu Direktur Data dan Informasi Badan Keamanan Laut RI, Laksamana Pertama Bambang Udoyo.(Ambaranie Nadia Kemala Movanita)